• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»UU Cipta Kerja Mendukung Industri Sawit

UU Cipta Kerja Mendukung Industri Sawit

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 8 June 2021

Oleh : Azka Aulia

UU Cipta Kerja tak hanya mendukung bidang ketenagakerjaan tetapi juga industri sawit. Petani sawit mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kehidupan mereka akan membaik. Otomatis industri sawit juga akan stabil, bahkan naik lagi. UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan rakyatnya.

UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai UU yang paling menghebohkan, sampai ada banyak demo yang menolaknya. Padahal yang memprotes tidak tahu apa esensi dari UU ini, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Karena hampir semua bidang mengalami perombakan yang positif, mulai dari ekonomi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, sampai industri sawit.

Mengapa harus industri sawit yang ditolong? Karena industri ini ketiban tulah akibat black campaign yang menyebutkan bahwa mereka bertindak yang merugikan, padahal kenyataannya tidak. Industri sawit tidak berbuat seperti itu, malah menolong masyarakat. Karena buah sawit diolah jadi minyak goreng dan berbagai barang lain yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Pada UU Cipta Kerja disebutkan bahwa petani sawit akan mendapatkan sertifikat ISPO alias tata kelola yang berkelanjutan. Sehingga mereka tak hanya bernasib jadi petani di kebun sawit seumur hidup, tetapi juga melanjutkan produksinya. Misalnya mereka akan belajar bagaimana menyeleksi sawit yang berkualitas tinggi, pengolahan sawit jadi minyak goreng, margarin, dll.

Musdalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa petani sawit akan diberi pendanaan oleh pemerintah, dalam masa transisi 5 tahun ke depan. Dalam artian, mereka tak hanya diberi sertifikat tetapi juga tambahan modal, agar bisa jadi pengusaha yang maju.

Sehingga petani akan makin maju berkat sertifikat ISPO. Menjadi petani kecil bukanlah takdir seumur hidup, jika mereka ingin pendapatan yang lebih tinggi. Namun sebagai orang yang ingin maju, mereka memang harus mengembangkan diri, salah satunya dengan ISPO.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga baik bagi petani sawit, karena mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Karena jika yang diketahui hanya cara memegang cangkul, menyiram pohon sawit, dan pertanian tradisonal, akan sulit maju. Tetapi jika tahu ara pengolahannya, mengetahui potensi bisnisnya, mereka bisa bertransformasi jadi pengusaha kelas atas.

Mengapa pemerintah gencar sekali menolong petani sawit? Karena beberapa tahun ini mereka mendapat cobaan karena kampanye anti sawit di media sosial. Black cmpaign ini sungguh merugikan karena banyak orang yang ikut-ikutan berhenti mengkonsumsi minyak sawit dan produk lain yang terbuat dari kelapa sawit. Padahal yang dinyatakan dalam kampanye salah, karena produksi pengolahan sawit juga ramah lingkungan.

Selain itu, pada masa pandemi, daya beli masyarakat menurun drastis. Sehingga otomatis pendapatan mereka juga turun, karena permintaan sawit dari pabrik juga berkurang. Jika hal ini dibiarkan saja maka nasib petani sawit akan merana karena pendapatannya berkurang, sehingga keluarganya yang menderita karena asap dapur susah untuk mengebul.

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena juga men-support petani sawit agar tidak lagi bernasib malang. Semua petani sawit diusahakan memiliki ISPO dan mendapat bantuan dana, sehingga bisa maju dan berkembang menjadi pengusaha pengolahan sawit yang bonafid.

Efek dari ISPO memang tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, karena butuh minimal 5 tahun baru terlihat dampak positifnya. Petani sawit bisa mandiri dan berusaha untuk mengolah kelapa sawit yang berstandar nasional. Sehingga dipercaya oleh banyak orang dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Uu Cipta Kerja yang mendukung para petani sawit patut diapresiasi, karena yang ditolong oleh UU ini tak hanya pengusaha dan pekerja, tetapi juga petani. Mereka juga WNI, jadi amat layak jika ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.