UMKM Didorong Naik Kelas Hadapi 2026, Pemerintah Fokus Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi

UMKM Didorong Naik Kelas Hadapi 2026, Pemerintah Fokus Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Melalui penguatan kapasitas usaha dan percepatan digitalisasi, UMKM didorong untuk naik kelas agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal.

 

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar 55–60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap hingga 95 persen tenaga kerja. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama dominasi tenaga kerja UMKM di sektor informal.

 

“Sebagian besar tenaga kerja UMKM masih berada di sektor informal. Ini menjadi tugas pemerintah untuk mendorong transformasi ke sektor formal agar perlindungan dan jaminan sosial mereka lebih berkelanjutan,” ujar Maman.

 

Menurut Maman, persoalan utama lainnya adalah belum terintegrasinya data UMKM antarinstansi, sehingga kebijakan sering kali berjalan tidak optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tengah membangun sistem data terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember mendatang.

 

“Melalui sistem ini, seluruh data UMKM akan terhubung dan diperbarui setiap hari, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih terukur dan tepat sasaran,” katanya.

 

Penguatan digitalisasi tersebut dibarengi dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya untuk mempercepat proses perizinan dan sertifikasi usaha. Sertifikasi dinilai menjadi kunci peningkatan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah mencatat capaian strategis yang menjadi fondasi kuat untuk akselerasi UMKM pada 2026. Hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat SNI.

 

Dari sisi pembiayaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,9 triliun dengan penyaluran ke sektor produksi sebesar 60,8 persen. Penyaluran tersebut berpotensi menciptakan hingga 11,6 juta lapangan kerja.

 

Memasuki 2026, pemerintah memastikan akselerasi kebijakan akan terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

 

“Pendekatan terintegrasi akan terus kami dorong agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh naik kelas dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Riza.

 

 

[ed]

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025