Transisi Mulus Jokowi ke Prabowo: Komitmen Lanjutkan Pembangunan dan Tingginya Dukungan Publik

Transisi Mulus Jokowi ke Prabowo: Komitmen Lanjutkan Pembangunan dan Tingginya Dukungan Publik

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju untuk menyiapkan laporan terkait pencapaian kinerja selama dua periode pemerintahannya.

Laporan tersebut akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peralihan pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Kita berikan saran-saran kepada pemerintahan yang baru, supaya ada keberlanjutan,” ujar Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Prabowo siap untuk melanjutkan proyek pembangunan yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

“Beliau mengatakan, karena dia (Prabowo) juga bagian dari pemerintahan yang sekarang dan beliau juga akan melanjutkan,” sambung Wapres Ma’ruf.

Wapres optimistis bahwa proses transisi pemerintahan ini akan berjalan dengan lancar, mengingat adanya keselarasan visi antara Prabowo dan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, kelancaran proses ini didukung oleh komitmen Prabowo untuk melanjutkan hal-hal yang belum tuntas, memastikan keberlanjutan berbagai program prioritas.

“Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan, beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai. Sehingga transisinya itu berjalan dengan baik,” tambah Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga mengungkapkan keyakinannya bahwa transisi pemerintahan kali ini adalah yang terbaik dalam sejarah Indonesia. Setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, ia menyatakan bahwa transisi ini berjalan mulus dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Ini transisi pemerintahan terbaik dan berjalan mulus. Masyarakat pun mendukung penuh Prabowo-Gibran sebagai penerus Pak Jokowi,” kata Budi.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendampingi. Seluruh menteri, termasuk Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih, turut hadir. Dalam sidang tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai penyelesaian program-program prioritas sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintah baru harus segera diselesaikan agar Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja melayani masyarakat,” tambah Budi Arie.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pelayanan publik tetap berjalan lancar selama masa transisi. Arahan ini disampaikan di hadapan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, dengan penekanan bahwa transisi harus berlangsung efektif.

“Presiden Jokowi memberi instruksi seluruh jajaran KIM mendukung penuh program presiden terpilih. Memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif agar pelayanan publik tidak terganggu,” kata Budi.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi yang diperlukan untuk mendukung pemerintahan baru harus segera dirampungkan, agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa segera memulai tugas mereka setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025