Tokoh Nasional hingga Aceh Kompak Serukan Perdamaian dan Tolak Provokasi
Oleh: Teuku Harsya
Setelah sempat terjadi kericuhan dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, situasi kembali kondusif. Sejumlah tokoh nasional dan Aceh pun kompak mengajak masyarakat menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan tidak mudah terprovokasi agar Aceh tetap aman serta dapat melanjutkan pembangunan.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto memastikan situasi Aceh tetap kondusif setelah pelaksanaan zikir peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman. Menurut Joko, meski sempat terjadi kericuhan, keadaan dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Aparat TNI-Polri bersama masyarakat juga bekerja sama menjaga keamanan, termasuk melalui peningkatan patroli untuk memastikan ketertiban tetap terpelihara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebuah insiden tidak seharusnya dijadikan ukuran tunggal untuk menggambarkan keadaan Aceh. Kemampuan aparat mengendalikan situasi dan kesadaran masyarakat untuk meredam ketegangan justru menjadi bukti penting bahwa stabilitas masih dapat dijaga. Dalam situasi seperti ini, ketenangan masyarakat menjadi sangat penting agar persoalan tidak berkembang akibat kesalahpahaman, informasi yang tidak utuh, atau narasi yang sengaja membangkitkan emosi.
Pesan perdamaian juga disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla. Ia mengingatkan masyarakat agar 21 tahun perdamaian tidak berhenti sebagai peringatan sejarah, tetapi terus diisi dengan pembangunan. Menurut JK, masyarakat Aceh telah memperoleh banyak perubahan selama masa damai, sehingga capaian tersebut harus dijaga dan dilanjutkan. Ia juga menilai kerusuhan yang muncul di Banda Aceh tidak menggambarkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang telah merasakan manfaat perdamaian.
Pesan JK memiliki makna penting. Perdamaian bukan hanya berarti tidak adanya konflik bersenjata, tetapi juga hadirnya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman dan produktif. Keamanan memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan. Karena itu, menjaga perdamaian pada dasarnya berarti mempertahankan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.
Aceh telah memiliki pengalaman mengenai mahalnya harga sebuah konflik. Penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik penting perubahan perjalanan Aceh dari konflik menuju kehidupan yang lebih damai. Dua puluh satu tahun kemudian, tantangannya bukan lagi sekadar mengakhiri konflik, tetapi memastikan perdamaian menghasilkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut mengajak masyarakat mempertahankan perdamaian dengan semangat persaudaraan. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan pendidikan, kesejahteraan, lapangan kerja, agama, dan budaya dapat terus diperkuat. Muzakir juga mengingatkan agar generasi sekarang tidak kembali mewariskan luka konflik kepada anak cucu. Masa depan Aceh, menurut pesan tersebut, perlu dibangun dengan keamanan, martabat, kemajuan, dan kasih sayang.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa perdamaian memiliki hubungan langsung dengan masa depan generasi muda. Anak-anak Aceh tidak semestinya mewarisi ketegangan masa lalu, tetapi harus menerima warisan berupa kesempatan belajar, bekerja, berusaha, dan hidup berdampingan secara damai. Karena itu, setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan perbedaan tidak berubah menjadi pertikaian.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, tantangan menjaga perdamaian juga hadir di ruang digital. Informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Potongan video, narasi yang dilepaskan dari konteks, maupun ajakan yang memancing emosi dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan tenang. Masyarakat karena itu perlu lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak terburu-buru menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya.
Kewaspadaan terhadap provokasi bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, perbedaan dan kritik tetap merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Yang perlu dihindari adalah tindakan yang mengarah pada kekerasan, permusuhan, atau upaya memecah persatuan. Persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, komunikasi, dan mekanisme yang tersedia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Peringatan 21 tahun perdamaian pada akhirnya tidak semestinya berhenti pada seremoni. Momentum tersebut perlu menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan Aceh sekaligus meneguhkan komitmen terhadap masa depan. Kericuhan yang sempat terjadi harus disikapi secara tenang dan proporsional, sementara kondisi yang telah kembali kondusif perlu dipertahankan.
Aceh telah melewati perjalanan sejarah yang panjang untuk mencapai kedamaian. Kini, energi masyarakat sebaiknya diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menyaring informasi, serta menolak provokasi merupakan bagian dari upaya mengisi perdamaian dengan tindakan nyata.
Pada akhirnya, masa depan Aceh terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ketegangan sesaat. Perdamaian telah membuka jalan bagi pembangunan dan kehidupan yang lebih baik. Tugas generasi sekarang adalah memastikan jalan tersebut tetap terbuka bagi generasi berikutnya. Dengan persaudaraan, ketenangan, dan kewaspadaan terhadap provokasi, Aceh dapat terus menjaga damai sekaligus melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.
)* Penulis adalah mahasiswa asal Aceh
