• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Tokoh Agama Ajak Masyarakat Tolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa

Tokoh Agama Ajak Masyarakat Tolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 6 September 2025

Tokoh Agama Ajak Masyarakat Tolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa

Jakarta – Pentingnya menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerusuhan, sembari mengajak publik untuk tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, dan kehormatan bersama. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menyampaikan pesan kebangsaan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika sosial politik yang sedang berlangsung.

 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, mengatakan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar hak tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 

“Sebaiknya jikapun hari ini, besok, atau lusa, masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka publik, sampaikan saja. Tapi tolong semuanya ini harus bisa menjaga ketertiban bersama, menjaga keamanan bersama, menjaga kenyamanan bersama,” kata Marsudi dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta.

 

Ketertiban yang dimaksud adalah menjaga ketertiban umum, keamanan baik individu maupun publik, serta perlindungan terhadap harta benda milik pribadi maupun milik umum. Pentingnya menjaga kehormatan semua pihak, mulai dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi, aparat yang menjaga keamanan, hingga para pemimpin dan pembuat kebijakan.

 

“Semuanya kita jaga kehormatannya. Kehormatannya rakyat juga harus dijaga, kehormatan pimpinan juga harus dijaga, kehormatan perwakilannya juga harus dijaga,” tegasnya.

 

Senada dengan itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas pemerintahan. Menurutnya, jika dinamika pergerakan massa tidak segera diantisipasi, hal itu berpotensi menambah beban dan tekanan bagi pemerintah.

 

“Ini akan menjadi rumit kalau misalkan terus bergulir. Demonstrasi lama bergulir tentu akan mengganggu stabilitas pemerintahan, dan itu yang berat menurut saya,” jelas Aditya.

 

Di tingkat daerah, Ketua MUI Kota Bekasi, KH Saifuddin Siroj, mengajak masyarakat untuk terus memelihara semangat gotong royong dan toleransi demi terwujudnya suasana kondusif. Penyelesaian perbedaan sebaiknya ditempuh melalui musyawarah dan dialog terbuka dengan cara yang santun

 

“Kami mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan amanah demi kepentingan masyarakat,” tuturnya.

 

Pihaknya mendukung penuh langkah aparat pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh informasi palsu maupun ajakan anarkis yang berpotensi memecah belah.

 

“Kami menolak segala bentuk provokasi, hoaks, dan tindakan anarkis. Mari kita rawat persatuan bangsa ini demi masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.

 

Dukungan terhadap pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mampu menjadi pondasi kokoh dalam menjaga stabilitas nasional, sekaligus mendorong penyelesaian masalah melalui cara-cara demokratis yang damai dan bermartabat.

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.