TNI-Polri Bersatu, Saatnya Masyarakat Jaga Demokrasi Sehat Tanpa Anarkisme
Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Soliditas kedua institusi ini dipandang penting untuk mencegah potensi provokasi dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa.
Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, menekankan bahwa TNI-Polri di daerah selalu berkomitmen menjaga situasi kondusif.
“Tidak ada keraguan bagi seluruh personel TNI-Polri khususnya di Kalsel untuk terus menjaga hubungan solid dan kekompakan demi daerah yang kondusif,” kata Hery.
Ia menambahkan, keharmonisan hubungan antar aparat menjadi kunci agar potensi gesekan atau kesalahpahaman bisa diantisipasi sejak dini.
“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Kehadiran TNI-Polri di lapangan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh aparat keamanan.
“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” kata Mario.
Menurut Mario, keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran warga untuk menolak provokasi.
“Sinergi aparat TNI-Polri dan rakyat itu benteng sejati bangsa. Kalau kita solid, provokasi apa pun akan tumbang,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) juga menolak keras aksi anarkis dalam demonstrasi. Koordinator ASRI-KNPRI, Fikri, menyebut kebebasan berpendapat harus ditempuh dengan tertib.
“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian dan TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi,” ucapnya.
“Itu tindakan tercela dan biadab,” tambah Fikri.
Sementara itu, pengamat intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menegaskan intelijen sudah bekerja maksimal dalam memberikan informasi dini. Namun, derasnya provokasi di media sosial sering membuat situasi berkembang cepat di lapangan.
“Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” tuturnya.
Dengan soliditas TNI-Polri serta dukungan masyarakat yang menolak anarkisme, stabilitas nasional diyakini tetap terjaga. Demokrasi pun dapat terus berkembang dalam suasana aman dan damai.
