• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»TKA Masuk ke Indonesia Melalui Prosedur Ketat

TKA Masuk ke Indonesia Melalui Prosedur Ketat

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 7 July 2021

Oleh : Raditya Rahman

TKA China yang baru saja datang di Makassar telah melalui prosedur ketat kesehatan dan masih dalam status uji kelayakan. Kedatangan TKA juga tidak mungkin menggeser pekerja lokal, karena sangat dibatasi slot kerjanya.

Era globalisasi membuat seseorang bisa bekerja di luar negeri dengan lebih mudah. Jika dulu WNI bisa jadi TKW di luar negeri, saat ini TKA juga bisa jadi pegawai di Indonesia. Namun mereka harus memenuhi banyak persyaratan sebelum dipekerjakan, sehingga tidak sembarang TKA bisa bekerja di negeri ini.

Masyarakat sempat kaget ketika ada 20 orang TKA yang datang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel, Juli 2021. Namun keadaan ini langsung dijelaskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Agus Winarto. Beliau menyatakan bahwa TKA itu masih dalam masa menunggu untuk mendapatkan izin kerja yang dikeluarkan oleh Disnakertrans.

Agus melanjutkan, pihak imigrasi baru memberikan izin sementara selama 30 hari. Keberadaan pada TKA hanya untuk uji coba. Mereka harus melalui tes kelayakan sebelum benar-benar bekerja, jika lolos maka OK tetapi jika gagal akan dipulangkan ke negaranya. Selain itu, mereka sudah dites swab PCR tetapi hasilnya belum keluar.

Keberadaan TKA di Indonesia tentu menjadi berita heboh, tetapi perlu digarisbawahi bahwa mereka darang sebelum PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga hal ini tidak melanggar aturan.

Para TKA memang berasal dari China tetapi masyarakat tak usah takut bahwa mereka akan menularkan corona karena sudah divaksin di negaranya. Sehingga dipastikan tidak akan membawa virus covid-19 ke Indonesia.

Selain itu, para TKA yang datang sudah sesuai dengan prosedur. Setelah tes swab dan karantina, harus ada ujian lagi sebelum bisa bekerja di perusahaan di Indonesia. Jadi rekrutmennya tidak sembarangan. belum tentu lolos ujian untuk bekerja.

Jadi ketika ada selentingan bahwa pemerintah lebih pro TKA daripada pekerja lokal, itu salah besar. penyebabnya karena walau ada tenaga kerja asing, tetapi mereka tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Para TKA memang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan sudah ada Undang-Undangnya tetapi hal ini dalam aturan yang ketat. Persyaratannya adalah mereka harus memiliki keahlian khusus, jadi yang datang adalah para teknisi atau tenaga ahli dari luar negeri.

Jadi masyarakat tidak usah khawatir karena TKA yang datang bukan untuk bekerja sebagai buruh kasar atau kuli, dan tidak akan menggeser posisi pegawai lokal. Seluruh perusahaan yang menggunakan tenaga TKA sudah mematuhi aturan ini dan tidak akan melanggarnya. Penyebabnya karena mereka takut akan kenah hukuman jika ada pelanggaran.

TKA yang datang sebagai tenaga ahli sangat diperlukan karena mayoritas mesin dan alat-alat yang baru dibeli oleh perusahaan didatangkan dari luar negeri. Jadi, kedatangan TKA adalah untuk mengajari para pegawai lokal untuk mengoperasikannya.

Mereka memahaminya karena telah paham seluk-beluk alat-alat itu.
Dalam UU Cipta Kerja memang disebutkan bahwa TKA datang dengan kewajiban untuk transfer ilmu, jadi mereka tidak sekadar bekerja, tetapi juga memberi pengetahuan baru kepada pegawai lokal. Sehingga ada imbal baliknya dan pegawai dari Indonesia akan lebih cerdas.

Lagipula, TKA yang datang ke Indonesia sudah ada sejak dulu, bahkan di era orde baru. Jadi hal ini tidak udah dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China yang makin membaik. Hal ini tidak usah dipolitisir.

Masyarakat tidak usah berpikrian macam-macam ketika ada TKA, karena mereka hanya datang untuk bekerja dan belum tentu lolos ujian. Lagipula jumlahnya hanya 20, bukannya ratusan bahkan ribuan. Tidak mungkin kan menggeser keberadaan pegawai lokal, karena pemerintah lebih memprioritaskan WNI daripada WNA.

Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

 

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.