Tingkatkan Mutu Pendidikan, Masyarakat Mengapresiasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Masyarakat Mengapresiasi Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen kuatnya dalam menghadirkan pendidikan yang bisa lebih merata bagi seluruh masyarakat dan juga berkualitas tinggi melalui program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut kemudian disambut dengan antusias oleh segenap masyarakat.

Apresiasi tinggi pada program Sekolah Rakyat, khususnya datang dari mereka kalangan keluarga prasejahtera yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara layak bagi anak-anak mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan simbol dari kehadiran negara dalam memperjuangkan masa depan generasi miskin ekstrem agar bisa menjadi lebih cemerlang.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan.

Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar menyediakan pendidikan gratis semata, tetapi juga sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter dan penguatan jati diri bagi para siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin itu.

“Kalau ada anak dari keluarga miskin bisa masuk sekolah bagus, diasuh dengan kasih sayang dan disiplin, itu bukan hanya pendidikan, tapi pesan kuat bahwa negara tidak pernah abai,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bahwa anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sulit sekalipun, sejatinya juga memiliki hak yang sama untuk bisa belajar dengan mutu yang layak dan dapat bermimpi setinggi-tingginya.

Maka dari itu, melalui program Sekolah Rakyat ini, mereka terus dibimbing untuk bisa menemukan bakat, kemudian mampu berdiri dengan percaya diri, dan tumbuh menjadi pribadi mandiri.

Suasana haru menyelimuti sesi dialog saat Ikin Sasikin (62), seorang kuli bangunan asal Kebayoran Baru, mengungkapkan rasa syukurnya karena anak bungsunya, Tika Pratiwi (16), diterima sebagai calon siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terharu sekali. Profil yang ditayangkan tadi sangat mirip kehidupan kami,” ucapn Ikin.

Pada kesempatan yang sama, Tika pun turut menyampaikan bagaimana harapannya dengan mata yang berkaca-kaca.

Ia mengaku ingin bisa menjadi seorang chef profesional dan bertekad untuk mampu terus membanggakan orang tuanya.

Program ini juga mencakup perbaikan rumah tak layak huni serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah menargetkan 100 sekolah dan lebih dari 20 ribu siswa sebagai penerima manfaat tahap awal, yang akan memulai orientasi pada 14 Juli 2025.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025