Timwas DPR Yakin Pemerintah Sukses Layani Jamaah Haji 2025
Jakarta-Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan sukses dan semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan usai serangkaian kunjungan kerja, rapat koordinasi, dan evaluasi intensif dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
Ketua Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas fasilitas di Arafah dan Mina menjadi indikator positif dalam pelayanan haji tahun ini.
“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ujar Marwan
Timwas juga mencermati langsung berbagai aspek pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” tambah Marwan yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Salah satu strategi yang diapresiasi adalah penerapan skema murur dan tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah menginap di hotel selama fase puncak haji.
“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jemaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” jelasnya.
Meski optimistis, Timwas tetap meminta pemetaan risiko menjelang Armuzna agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif.
“Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tegas Marwan.
Selain itu, DPR juga memberi perhatian terhadap penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah travel.
“Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” tambahnya.
Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.
“Jemaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutup Marwan.
