TIM KKN INTERNASIONAL MALAYSIA UNIDA GONTOR & IIUM BERKOLABORASI DALAM “DISTRIBUTION FOOD AID BOX: FEED FOR EDUCATION”

Dalam upaya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Malaysia dari Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor berkolaborasi dengan mahasiswa International Islamic University Malaysia (IIUM) dalam program kemanusiaan “Distribution Food Aid Box: Feed for Education”.

Program ini diselenggarakan di Pusat Perumahan Rakyat (PPR) Seri Pantai dan Pantai Ria, Kuala Lumpur, dengan tujuan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah dasar.
Sebanyak puluhan mahasiswa dari UNIDA Gontor dan IIUM terlibat langsung dalam pendistribusian paket bantuan pangan, yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, serta bahan makanan lainnya.

Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mencerminkan kolaborasi akademik internasional dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Selain pembagian bantuan pangan, program ini juga mencakup sesi edukasi dan motivasi bagi anak-anak serta orang tua mereka. Mahasiswa dari kedua institusi berbagi pengalaman dan memberikan dorongan semangat agar anak-anak tetap bersekolah dan mengejar cita-cita mereka, meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan mengusung tema “Feed for Education”, kegiatan ini menekankan pentingnya akses terhadap pangan yang cukup sebagai faktor pendukung peningkatan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu.

Ketua Tim KKN Internasional Malaysia UNIDA Gontor menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengabdian kepada masyarakat lintas negara.

“Kolaborasi dengan IIUM dalam program ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial tidak mengenal batas negara. Mahasiswa dapat belajar langsung bagaimana praktik pemberdayaan masyarakat dilakukan di Malaysia, sekaligus menerapkan nilai-nilai yang mereka bawa dari Indonesia. Kami berharap program ini menjadi langkah awal bagi kerja sama PkM berkelanjutan antara UNIDA Gontor dan IIUM,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa IIUM menambahkan bahwa kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial antara mahasiswa dari berbagai negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Kami berharap kolaborasi antara IIUM dan UNIDA Gontor dalam program sosial-keagamaan seperti ini dapat terus berkembang di masa depan,” tuturnya.

Masyarakat PPR Seri Pantai dan Pantai Ria menyambut positif kegiatan ini. Salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung pendidikan anak-anak kami. Semoga program ini bisa berlanjut dan semakin banyak pihak yang peduli dengan kondisi masyarakat kecil seperti kami,” kata salah seorang warga.
Keberlanjutan Program dan Dampak Internasional.

Program ini menjadi bagian dari komitmen UNIDA Gontor dalam memperluas jangkauan PkM internasional dengan melibatkan komunitas akademik lintas negara. Ke depan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model bagi program sosial lainnya, baik di Malaysia maupun negara lain, yang menghubungkan mahasiswa dengan realitas sosial di lapangan.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam upaya sosial dan pendidikan, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025