Tema WWF ke – 10 Relevan dengan Kondisi Ketersediaan Air Bersih di Masa Depan

Tema WWF ke – 10 Relevan dengan Kondisi Ketersediaan Air Bersih di Masa Depan

Bali – Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18-25 Mei 2024 mengangkat tema ‘Water for Shared Prosperity’. Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan bagi banyak negara.

Konsep “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama” mewakili gagasan bahwa air adalah sumber daya yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bersama bagi seluruh masyarakat.

Spesialis WASH/Water, Hygiene, and Sanitation UNICEF Indonesia, Salathiel Nali mengatakan tema tersebut sejalan denga mereka.

“Tema ‘Air untuk Kemakmuran Bersama’ sejalan dengan tujuan UNICEF,” kata Salathiel Nali.

Dia mengatakan, tema tersebut sejalan dengan tujuan UNICEF yang tercakup dalam beberapa fokus, antara lain fokus dalam kebutuhan anak-anak.

Disisi lain, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan forum WWF bersifat inklusif melibatkan semua stakeholder komunitas air.

“Melalui WWF, kita ingin tekankan bahwa water is politic. Air ini bukan hanya urusan technical, tetapi juga politik. Bisa menjadi salah satu platform pengambil keputusan menempatkan air di prioritas yang utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Endra menuturkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan air yang melimpah, namun tantangan ketersediaan air bersih telah menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah melalui implementasi program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi krisis air dan meningkatkan ketahanan pangan, imbuhnya, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah saat ini telah menyusun kebijakan dan program-program untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Di antaranya, sejak 2014 pemerintah menginisiasi pembangunan 61 bendungan hingga 2024.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pada WWF 2024, pemerintah mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aksi-aksi konkret dalam pengelolaan sumber daya airnya yang besar.

Luhut juga menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah melakukan konservasi air melalui rehabilitasi hutan seluas 179 juta hektar. Juga penyediaan air untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ini merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam aksi-aksi konkret seperti ini.

Ia menerangkan, upaya pencegahan dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari strategi Indonesia dalam menjaga ketersediaan air bersih. Ini termasuk pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi hutan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya air.

“Dengan cara ini, Indonesia berusaha untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketersediaan air di masa depan,” ungkapnya.

*

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025