Swasembada Beras Tercapai Setahun, Prabowo Tegaskan Keberhasilan Reformasi Pertanian

Swasembada Beras Tercapai Setahun, Prabowo Tegaskan Keberhasilan Reformasi Pertanian

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bukti paling nyata keberhasilan kinerja pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

 

Capaian tersebut dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun kepercayaan diri bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

 

Presiden menilai prestasi tim pertanian dan ekonomi patut diapresiasi karena menjadi fondasi penting bagi kedaulatan nasional.

 

“Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri dan bangga dengan prestasi kita,” ujar Presiden.

 

Menurut Prabowo, keberhasilan sektor pertanian memiliki makna strategis karena tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga pembentukan mental bangsa yang kuat dan mandiri.

 

“Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, merasa selalu tidak mampu bersaing. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

 

Presiden juga mengungkapkan bahwa target swasembada beras yang semula dirancang untuk dicapai dalam empat tahun, justru terealisasi hanya dalam satu tahun.

 

“Saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu empat tahun. Ternyata kita berhasil dalam satu tahun,” katanya.

 

Ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari sinergi kabinet serta keberanian memangkas regulasi yang menghambat. Salah satu terobosan utama adalah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan petani.

 

“Dulu ada 145 peraturan dan 13 tanda tangan. Bayangkan,” ujar Prabowo.

 

Pemerintah kemudian memangkas seluruh aturan tersebut. “Sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu instruksi. Pupuk langsung ke petani, cukup kartu penduduk dan persetujuan kepala desa,” jelasnya.

 

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi peran kepala daerah dalam mendukung swasembada pangan.

 

“Kami targetkan swasembada empat tahun, tapi karena dukungan bupati dan wali kota se-Indonesia, swasembada dicapai dalam satu tahun,” ujarnya.

 

Amran menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor beras. “Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah,” tegasnya.

 

Dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah juga datang dari 98 Resolution Network. Salah satu pemrakarsanya, Eli Salomo Sinaga, mengapresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimis swasembada pangan nasional akan tercapai.” Ucapnya. ***

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025