Sumpah Pemuda Momentum Milenial Melawan Paham Radikal

Sumpah Pemuda Momentum Milenial Melawan Paham Radikal

Oleh : Ismail

Peringatan sumpah pemuda bisa dijadikan acara penting, untuk bersatu melawan paham radikal di negeri ini. Para pemuda wajib melawan paham radikal yang hingga saat ini masih menjadi ancaman besar bangsa Indonesia.

Peringatan Sumpah Pemuda diadakan tiap tanggal 28 Oktober, pernahkah Anda mengikuti upacaranya? Sebenarnya ia bukanlah sebuah seremonial belaka, atau bahkan acara makan-makan. Tujuan dari peringatan sumpah pemuda amat mulia, karena mengingatkan masyarakat (khususnya generasi muda) untuk selalu mencintai negaranya.

Ketika ada peringatan sumpah pemuda, maka wajib diikuti oleh seluruh muda-mudi di Indonesia, karena banyak manfaatnya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar Prof. Dr. Faisal Abdullah menyatakan bahwa sumpah pemuda harus dijadikan momentum untuk mengajak masyarakat Indonesia (khususnya pemuda) untuk menghayati dan mengamalkan nilai kebangsaan dan persatuan, untuk melawan paham radikal.
Dalam artian, paham radikal memang makin meresahkan di negeri ini, karena kelompoknya mencari kader baru dari para pemuda. Jangan sampai masa depan mereka rusak gara-gara dicuci otak oleh kelompok radikal, dan berakhir di tangan malaikat maut ketika terjebak menjadi pengantin bom. Radikalisme wajib diberantas oleh para pemuda, yang masih memiliki semangat juang untuk membela persatuan Indonesia.
Persatuan di Indonesia memang wajib dijaga oleh pemuda, dan momen sumpah pemuda bisa menjadi turning point, agar mereka makin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ketika remaja dan dewasa-muda mencintai negaranya dan selalu memperingati sumpah pemuda, maka mereka tidak akan kena bujuk-rayu dari kelompok radikal. Indonesia akan selamat dari ancaman perpecahan karena ulah teroris dan kelompok radikal.
Profesor Faisal menambahkan, seharusnya suatu ide tidak berdasarkan suatu keagamaan, suku, ras, atau bahasa tertentu. Akan tetapi membawa ideologi yang majemuk, baik dari berbagai agama, suku, ras, dan bahasa, yang ke depannya itulah yang bisa melahirkan ideologi bernama pancasila hingga saat ini. Bangsa ini tetap kokoh dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.
Seharusnya tokoh masyarakat, tokoh bangsa, dan khususnya para pemuda tetap menjaga persatuan di Indonesia. Jadi amatlah wajar bahwa peringatan hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober ini menjadi momen penting untuk mengingatkan lagi tentang pentingnya persatuan di Indonesia.
Persatuan memang sangat penting karena seperti pepatah lama, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Bangsa ini tidak boleh terpecah-belah oleh pihak-pihak luar, termasuk kelompok radikal. Penyebabnya jika bangsa ini diadu domba, dan banyak yang terpengaruh, maka akan digerogoti dari dalam dan menjadi hancur-lebur.
Paham radikal wajib diberantas karena ia selalu ingin memecah persatuan di Indonesia. Misalnya ketika ada pengeboman, maka bisa jadi ada yang saling tuduh, siapa yang jadi dalangnya? Padahal pelaku yang sebenarnya adalah kelompok radikal. Sehingga wajar jika kelompok radikal wajib diberatas di Indonesia, karena selalu melakukan perpecahan di masyarakat.
Para pemuda juga wajib untuk memberantas paham radikal, dan sumpah pemuda adalah momen yang baik untuk melakukannya. Cara memulainya juga mudah, bisa dari media sosial dan memberantas akun-akun di medsos yang bermuatan radikalisme, lalu melaporkannya ke pihak Facebook dan Instagram. Akun itu lalu di-take down agar tidak menyebar hoaks.
Sumpah pemuda wajib diperingati tiap tahun dan ia bukan sekadar seremonial tanpa arti, melainkan jadi momen penting bagi para pemuda untuk bersatu melawan paham radikal. Pasalnya, kelompok radikal dan teroris, jika tidak diberantas, akan membunuh bangsa ini pelan-pelan. Para pemuda juga bisa memberantas radikalisme dengan memperkuat jiwa nasionalisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025