Oleh : Anis Maftukhin
Dari majelis lailatul ijtima’, naharul ijtima’, hingga rutinan Yasin dan tahlil di tingkat ranting pelosok desa, perbincangan soal suksesi di Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas nanti kian riuh. Di ruang-ruang senyap elite Pengurus Besar NU (PBNU) di Ibu Kota, konstelasi serupa kian mendidih.
Linimasa media sosial kini menjelma menjadi arena bahtsul masail gaya baru. Ruang publik nahdliyin bising oleh adu narasi, lemparan isu, hingga perang visi-misi antar-tim sukses (timses) kandidat yang saling bersahutan. Namun, di tengah gairah kontestasi itu, awan gelap kegelisahan justru berarak perlahan. Suhu mendadak memanas ketika selentingan menyayat hati menyelinap: rumor bergerilyanya sekelompok timses yang memanggul tas berisi lembaran rupiah demi memuluskan “paket” calon Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) versi mereka.
Kabar ini bukan sekadar suuzan (prasangka buruk) tak berdasar. Jerit tertahan mulai terdengar dari sejumlah pengurus di tingkat cabang. Di kesunyian malam menjelang hari-hari penentuan, ketika waktu seakan menuntut qiyamul lail dan istigasah, mereka justru disodori pragmatisme telanjang. Nominal empat puluh hingga lima puluh juta rupiah ditawarkan secara cash and carry. Stempel kebesaran organisasi berlambang jagat dan sembilan bintang itu, konon, hendak ditukar tunai seketika, asalkan ada tanda tangan kiai pendukung paket AHWA tertentu. Tembak di tempat. Sangat kasar, vulgar, bak transaksi gharar di pasar loak.
Di manakah marwah dan sakralitas sebuah jam’iyyah yang didirikan lewat tirakat panjang Hadratussyekh Hasyim Asy’ari?
Mari kita muthala’ah (menelaah) kembali cermin sejarah. Ingatkah kita mengapa sistem AHWA itu dilahirkan? Instrumen ini diinisiasi justru sebagai benteng moral, sebuah sadd adz-dzari’ah (tindakan preventif) untuk menyelamatkan Muktamar dari vulgarisme politik uang. AHWA adalah rahim suci tempat lahirnya ijma’ (kesepakatan) para ulama khos—mereka yang batinnya bening dan keikhlasannya tak diragukan—untuk menunjuk seorang Rais Aam. Sungguh sebuah tragedi manakala instrumen pencegah risywah (suap) ini justru dikabarkan menjadi komoditas baru yang bebas dilelang.
Ketika Syuriyah—sang maqam tertinggi, penjaga gawang nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah—menjadi sasaran godaan puluhan juta rupiah, runtuhlah pilar uswah (keteladanan). Kaum sarungan di akar rumput, yang selama ini memegang teguh prinsip sami’na wa atha’na (mendengar dan taat) kepada kiai, akan kehilangan kiblat. Lebih jauh, kepemimpinan yang lahir dari rahim politik cash and carry semacam ini akan hidup tanpa barakah dan legitimasi spiritual. Setiap dawuh dan keputusannya kelak akan selalu dicurigai sebagai pesanan cukong, bukan demi kemaslahatan umat.
Kegelisahan ini tentu tak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh bersisian dengan persepsi yang kian menguat tentang pudarnya keteladanan elite di tingkat pusat. Ketika tata kelola organisasi memusat, ketika ruang syura (musyawarah) menyempit dan digantikan oleh kecenderungan otokratis, kepemimpinan kehilangan napas jama’iyyah-nya. NU hidup dari urat nadi kebersamaan. Jika nasihat dan autokritik ditafsirkan sebagai bughot (pembangkangan), serta keputusan strategis bertumpu pada segelintir elite semata, marwah organisasi ini perlahan terkikis.
Kita tentu tidak sedang ber-uzlah (menarik diri) dan mengharamkan siasat. Berpolitik di dalam jam’iyyah adalah sebuah keniscayaan. Hasrat untuk memimpin dan ri’ayah (mengurus) jalannya organisasi adalah hal lumrah. Suksesi kepemimpinan senantiasa membutuhkan ikhtiar politik, konsolidasi, dan penggalangan dukungan nahdliyin.
Namun, siyasah (politik) tidak harus identik dengan kebrutalan pragmatis. Dalam ranah etika siyasah syar’iyyah—sebagaimana yang selalu dikaji dalam kitab-kitab kuning di pesantren—nilai sebuah kekuasaan diukur dari integrasi antara niat dan cara meraihnya. Tujuan suksesi tidak boleh melenceng dari khittah dakwah. Muktamar adalah panggung khidmah (pengabdian) untuk melahirkan umara (pemimpin) terbaik yang mampu merawat organisasi. Adapun caranya, harus ditempuh melalui akhlaqul karimah: mengadu idealisme, kecerdasan moral, dan rekam jejak manajerial. Bukan dengan risywah kepada para pemegang hak suara.
Jika arena kompetisi mengharuskan adanya persaingan, sportivitaslah yang harus dikedepankan. Menyajikan gagasan secara objektif tanpa harus terjebak pada fitnah dan namimah (adu domba) yang memicu konflik destruktif. Kompetisi harus murni dipandang sebagai fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan)—sebuah ujian mengemban amanah, bukan perburuan takhta duniawi yang menihilkan adab.
Di sinilah letak dilema terbesarnya. Muktamar Ke-35 ini tidak hanya sedang disimak oleh jutaan santri dan muhibbin, melainkan oleh seluruh pasang mata di republik ini. Indonesia sedang dahaga akan uswah hasanah. Dalam lanskap politik kebangsaan yang acap kali banal, sarat tipu daya, dan menghalalkan segala cara (al-ghayah tubarrir al-wasilah), bangsa ini kerap sowan kepada NU sebagai kompas moral.
Jika di tubuh jam’iyyah Islam terbesar ini suksesi kepemimpinan bisa dibeli tunai, jika marwah kiai bisa dirupiahkan, lantas ke mana lagi bangsa ini harus mencari cermin keadaban demokrasi? Kegagalan NU menyelenggarakan suksesi yang bermartabat bukan sekadar musibah bagi warga nahdliyin, tetapi juga lonceng innalillahi bagi moralitas bangsa.
Maka, catatan ini adalah sebuah ketukan pintu untuk muhasabah (introspeksi). Tajdidun niyat, mari perbarui niat. Para muktamirin di penjuru negeri harus berani menjaga kesucian diri. Stempel NU itu terlalu sakral untuk ditukar dengan nominal fana. Muktamar Ke-35 harus diselamatkan dari tangan-tangan pragmatis, demi membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki oase tempat kejujuran dan etika ditegakkan. Dari rahim Muktamar di Tambakberas inilah, kita menanti terbitnya fajar suksesi yang bermartabat; sebuah khidmah agung yang kelak dicatat sejarah sebagai suluh penerang bagi peradaban politik bangsa.
Pengasuh Pondok Pesantren WALI, Tuntang Kab Semarang, Ketua Gerakan Kebangkitan Nahdliyyin Muda (Gerbang Nada)
