Stok Energi dan Pangan Aman, Negara Hadir Berikan Ketenangan Selama Momen Libur Nataru
Oleh: Citra Indriani Putri
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), kekhawatiran publik terhadap ketersediaan energi dan bahan pokok kerap muncul, terlebih di tengah kondisi nasional yang diwarnai bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak mengganggu kesiapan negara dalam menjamin pasokan BBM, listrik, dan sembako bagi masyarakat. Melalui langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah memastikan Nataru dapat dilalui dengan rasa aman dan tenang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kondisi tahun ini memang berbeda karena adanya musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebagian besar sumber daya negara difokuskan untuk penanganan kemanusiaan di wilayah terdampak. Meski demikian, pemerintah memastikan kesiapan sektor energi tetap menjadi prioritas dan berada dalam kondisi terkendali. Negara, menurutnya, tidak boleh abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada periode mobilitas dan konsumsi tinggi seperti Nataru.
Dalam pemaparan pemerintah, sektor energi dipetakan ke dalam empat fokus utama, yakni ketersediaan BBM, LPG, listrik, serta mitigasi kebencanaan geologi. Untuk BBM, ketahanan stok nasional dinilai melampaui batas minimum yang ditetapkan. Cadangan pertalite berada di atas ambang aman nasional, sementara stok bensin dengan oktan lebih tinggi serta avtur bahkan memiliki daya tahan yang lebih panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem logistik energi nasional tetap berjalan stabil meski dihadapkan pada tantangan geografis dan cuaca.
Pemerintah juga menilai kesiapan BBM tersebut menjadi pesan penting bagi masyarakat agar tidak terjebak pada kekhawatiran berlebihan. Dengan cadangan yang memadai, kebutuhan perjalanan dan aktivitas selama Nataru dapat terpenuhi tanpa gangguan berarti. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas psikologis publik, karena kepastian pasokan energi sering kali menjadi faktor penentu dalam membangun rasa aman di tengah momentum liburan panjang.
Selain BBM, kondisi LPG nasional juga dilaporkan berada pada level aman. Dengan stok ratusan ribu metrik ton dan ketahanan lebih dari 12 hari, pemerintah menilai tidak ada indikasi gangguan pasokan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Hal yang sama berlaku pada sektor kelistrikan. Ketersediaan bahan baku pembangkit, baik dari BBM, gas, maupun batu bara, berada di atas batas aman, sehingga risiko pemadaman masif dinilai sangat kecil selama periode Nataru.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan mitigasi terhadap potensi kebencanaan geologi. Pemantauan terhadap aktivitas gunung api terus dilakukan, terutama pada gunung-gunung dengan status siaga dan waspada. Langkah ini menunjukkan bahwa kesiapan Nataru tidak hanya diukur dari ketersediaan pasokan, tetapi juga dari kemampuan negara mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu distribusi energi dan aktivitas masyarakat.
Jaminan pemerintah tidak berhenti pada sektor energi. Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketersediaan sembako nasional berada dalam kondisi sangat mencukupi. Pemerintah, bersama asosiasi pelaku usaha pangan, bersepakat menjaga harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) selama Nataru. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar lonjakan permintaan tidak dimanfaatkan untuk spekulasi harga.
Pemerintah menilai fase imbauan telah berlalu. Saat ini, pengawasan dan penindakan menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga. Dengan pasokan yang lebih dari cukup, tidak ada alasan rasional bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga secara sepihak. Komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan ayam disebut berada dalam kondisi aman, bahkan sebagian mengalami tren penurunan harga.
Khusus beras, pemerintah mencatat stok nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan proyeksi peningkatan signifikan pada awal 2026 seiring penyerapan gabah petani. Kondisi ini memperkuat keyakinan pemerintah bahwa stabilitas pangan bukan sekadar target jangka pendek, melainkan bagian dari fondasi ketahanan nasional. HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen.
Dalam kerangka penegakan hukum, pemerintah juga menunjukkan ketegasan. Sejumlah pelaku usaha telah diproses hukum karena melakukan kecurangan distribusi pangan. Ribuan izin usaha dicabut sebagai bentuk koreksi terhadap tata niaga yang dinilai merugikan masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik.
Secara keseluruhan, kesiapan sektor energi dan pangan menjelang Nataru mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih antisipatif dan terukur. Di tengah tantangan bencana dan dinamika global, negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga. Dengan stok BBM yang aman, listrik yang andal, serta sembako yang melimpah dan harga terkendali, masyarakat diharapkan dapat merayakan Nataru tanpa kecemasan berlebihan.
Pada akhirnya, jaminan pemerintah ini bukan sekadar soal logistik, melainkan tentang membangun rasa percaya publik. Ketika negara hadir memastikan energi dan pangan tersedia, Nataru bukan hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga cermin ketahanan nasional yang bekerja nyata di tengah masyarakat.
Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara
