Sri Mulyani Bongkar PR Besar Calon Pengganti Menteri Keuangan Kelak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan pesan bagi calon menteri keuangan dalam pemerintahan baru kelak. Seperti diketahui, Indonesia akan memiliki presiden baru pada Oktober 2024.

Presiden terpilih nantinya akan memilih menteri keuangan yang mendampinginya. Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah soal kesejahteraan di Indonesia. Menurutnya, pekerjaan rumah itu salah satunya bisa diselesaikan melalui keuangan negara.

“Kita harus sadar bahwa masih banyak bagian dari rakyat kita yang membutuhkan keuangan negara hadir dan menyelesaikan masalah,” kata Sri Mulyani dalam pidato di Wisuda STAN 2023, dikutip Senin (12/2/2024).

Menurutnya, keuangan negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Sri Mulyani pun sering mengingatkan mengenai keuangan negara. Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani menegaskan uang negara adalah uang seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara transparan.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” katanya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, minggu lalu (1/2/2024).

Dia pun mengatakan, uang negara juga digunakan sebagai sumber dana bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah. Dengan demikian, dia ingin rakyat dari semua kalangan tahu dan paham mengenai hal ini.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” ujarnya.

 

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025