Sri Mulyani Bongkar Bansos Jokowi Rp496 Triliun Diambil dari APBN

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menaikkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) secara siginfikan dalam APBN 2024 menjadi Rp496 triliun di tahun pemilu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan APBN 2023 sebesar Rp476 triliun.

“Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp20 triliun, ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor tetapi poin saya angka Rp476 triliun tahun lalu dan Rp496 triliun tahun ini,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Dia menjelaskan tekait anggaran bansos yang menjadi sorotan masyarakat. Sri Mulyani menegaskan anggaran bansos tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias uang rakyat. Adapun penggunaan anggaran bansos tersebut akan terus dimonitor.

Jokowi baru saja merilis berbagai bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600 ribu.

Jumlah uang itu sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan bulan pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu membuat sejumlah kalangan khawatir bansos digunakan untuk kepentingan kampanye politik yang memihak salah satu paslon. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN. “Saya ingin menekankan bansos itu adalah instrumen dalam APBN.

APBN adalah undang-undang. UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025