Spam Judol di Media Sosial Ditindak, Pemerintah Perkuat Resiliensi Media Digital

Spam Judol di Media Sosial Ditindak, Pemerintah Perkuat Resiliensi Media Digital

JAKARTA — Pemerintah memperkuat langkah penindakan terhadap serangan spam komentar judi online (judol) di media sosial, seiring temuan bahwa modus tersebut kini menyasar akun-akun berinteraksi tinggi, termasuk influencer daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan target serangan telah bergeser dari akun resmi pemerintah ke akun dengan tingkat keterlibatan (engagement) tinggi.

“Target utama bergeser. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di-spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi,” ujarnya.

Menurut Meutya, influencer daerah dinilai pelaku sebagai target strategis karena kedekatan mereka dengan audiens sekaligus rendahnya moderasi komentar.

“Influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online,” katanya.

Meutya menambahkan, operasi spam kini berjalan lebih sistematis. Berdasarkan laporan yang diterima kementeriannya, pelaku memanfaatkan sistem otomatis yang memantau lonjakan interaksi di media sosial secara real-time, sebelum secara serentak mengirimkan komentar promosi ke akun yang tengah viral tersebut.

Temuan Meutya diperkuat Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, yang menyebut operasi ini kini merambah lima platform sekaligus, yakni Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube.

Ia mengungkap jaringan di balik operasi ini melibatkan bot lintas negara yang dikendalikan agen lokal.

“Seluruh operasi ini dijalankan menggunakan mesin otomatis berbasis bot dari India dan Brazil, dikendalikan oleh jaringan agen WNI yang merupakan bagian dari ekosistem white-label dengan lebih dari 138 agen aktif,” ujarnya.

Sebagai respons atas temuan tersebut, Komdigi mendorong seluruh penyelenggara platform digital memperkuat moderasi konten secara proaktif, mempercepat deteksi akun tidak autentik, serta menindak konten bermuatan promosi judi online.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menilai maraknya spam ini justru mengindikasikan tekanan pemerintah terhadap ekosistem judol mulai membuahkan hasil.

“Langkah yang selama ini dilakukan pemerintah telah memberikan tekanan terhadap ekosistem judi online,” katanya.

Menurutnya, pelaku beralih ke media sosial karena akses ke situs utama semakin banyak diputus, sehingga metode promosi terus berubah untuk menghindari pengawasan.

Pratama mendorong kolaborasi lebih erat antara regulator, platform digital, dan masyarakat, termasuk optimalisasi fitur filter kata kunci yang sudah tersedia di hampir semua platform besar untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan sehat.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025