Soliditas TNI Polri Cegah Provokator yang Ciptakan Kekacauan

Soliditas TNI Polri Cegah Provokator yang Ciptakan Kekacauan

Jakarta – Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pentingnya soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya pasca rangkaian aksi unjuk rasa yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, kerja sama kedua institusi pertahanan dan keamanan negara ini bukan hanya sebatas simbol atau jargon, melainkan diwujudkan dalam patroli gabungan berskala besar yang dilakukan di sejumlah titik rawan, sebagai langkah cepat memulihkan situasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 

“Ini adalah wujud nyata kehadiran negara. TNI dan Polri hadir bersama dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Atas perintah Bapak Presiden, kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan,” ujar Brigjen. Pol. Trunoyudo dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI.

 

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo menekankan bahwa soliditas TNI-Polri memiliki peran penting untuk mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum aksi massa demi memicu kericuhan.

 

Menurutnya, isu-isu hoaks yang beredar di media sosial belakangan ini, termasuk tuduhan terhadap aparat sebagai provokator demo, perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

 

“Soliditas ini menjadi benteng agar tidak ada ruang bagi provokator untuk menciptakan kekacauan. Kami mengajak masyarakat untuk lebih jeli dalam menyaring informasi, dan jangan mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi,” jelasnya.

 

Brigjen. Pol. Trunoyudo juga mengapresiasi peran media arus utama yang dinilai penting dalam menyajikan informasi kredibel kepada publik. Ia menilai jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk mengedepankan klarifikasi dan konfirmasi, sehingga masyarakat tidak terseret pada narasi yang memecah belah TNI-Polri ataupun merugikan kepentingan bangsa.

 

Selain langkah preventif dan preemtif, Polri memastikan pendekatan persuasif terus dikedepankan sebelum melakukan tindakan represif. Namun demikian, penegakan hukum tetap menjadi opsi terakhir apabila ada pihak yang terbukti melakukan provokasi hingga menimbulkan gangguan keamanan.

 

“Proses penegakan hukum dilakukan melalui gelar perkara secara transparan, akuntabel, dan terukur,” tegasnya.

 

Soliditas TNI dan Polri, menurut kedua belah pihak, menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik dan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Kedua institusi pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh provokator, serta bersama-sama menjaga kondusivitas.

 

“Polri adalah milik masyarakat, kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun aspirasi sebaiknya disampaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Mari kita jaga persatuan agar tidak ada celah bagi provokator untuk menciptakan kekacauan,” pungkas Brigjen. Pol. Trunoyudo.

 

[w.R]