Situasi di Morowali Utara Semakin Kondusif, DPRD Morut Apresiasi Kerja Keras Aparat Gabungan

Situasi di Morowali Utara Semakin Kondusif, DPRD Morut Apresiasi Kerja Keras Aparat Gabungan

Situasi di Kabupaten Morowali Utara kini sudah semakin kondusif. DPRD Kab. Morowali Utara pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja keras yang selama ini telah dilakukan oleh Aparat Gabungan dari unsur Polisi, TNI, hingga BIN.

Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dari Partai PKS, Yanto Baoli memberikan apresiasi tinggi kepada para aparat keamanan karena sudah mengembalikan kondusifitas seperti sedia kala usai terjadinya bentrok antar pekerja di PT GNI.

Lebih lanjut, dirinya juga sangat berharap supaya keadaan di Morowali Utara terus dijaga dengan sejuk dan damai karena hal tersebut mempengaruhi iklim berinvestasi di Tanah Air.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada para aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri karena Kabupaten Morowali Utara dalam keadaan kondusif. Harapan kami sebagai wakil rakyat agar senantiasa sejuk, damai dan iklim berinvestasi di sini senantiasa dipelihara, rambu-rambu aturan terus dijaga oleh investor yang akan masuk,” katanya.

Yanto Baoli juga berharap supaya kejadian bentrokan di PT GNI supaya tidak terulang kembali di kemudian hari.

Dia menjelaskan bagaimana upaya pengamanan yang selama ini dilakukan oleh TNI dan Polri yang diakuinya tidak kenal lelah demi terus menjaga agar situasi terus menjadi kondusif dan nyaman untuk dilakukannya kegiatan investasi.

“Tidak akan ada lagi peristiwa seperti yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Kami sangat mengapresiasi kepada TNI dan Polri yang sudah sangat bekerja ekstra siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka terus menerus melakukan pengamanan baik di tempat adanya persoalan dan secara umum di Morowali Utara sangat kondusif dan aman, nyaman di sini untuk berinvestasi,” ucap anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Wakil rakyat itu juga mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya terus menjaga ketertiban karena menurutnya PT GNI merupakan tempat masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga harus dipelihara.

“PT GNI adalah aset kita bersama dan milik Morowali Utara. PT GNI adalah tempat kita mencari makan sehingga harus kita pelihara secara bersama-sama dan tidak boleh ada halangan ketika investor untuk masuk,” ujar Yanto Baoli.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Megawati Ambo Arsa mengutarakan bahwa memang suasana kondusif di Morowali Utara sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peranan para aparat keamanan.

Ketua DPRD Kab. Morowali Utara tersebut juga berharap supaya segala persoalan yang telah terjadi bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya dengan duduk bersama-sama.

“Puji Tuhan, aman terkendali dan sudah kondusif ini berkat semua stakeholder, terutama aparat dari TNI maupun Polri, bersama masyarakat Morowali Utara sendiri. Harapan kami kejadian ini tidak terjadi di Morowali Utara, kita berharap segala persoalan dan kejadian bisa kita bahas dan diskusikan secara bersama untuk mencari solusi yang tepat untuk daerah ini,” pungkasnya.

 

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025