• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sinergitas DPR RI dan Pemerintah Fokus Pencegahan Wabah Monkeypox Jelang HLF-MSP dan IAF 2024 di Bali

Sinergitas DPR RI dan Pemerintah Fokus Pencegahan Wabah Monkeypox Jelang HLF-MSP dan IAF 2024 di Bali

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 31 August 2024

Sinergitas DPR RI dan Pemerintah Fokus Pencegahan Wabah Monkeypox Jelang HLF-MSP dan IAF 2024 di Bali

Bali – Indonesia tuan rumah event internasional High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) II di Bali. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memprioritaskan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi penyebaran wabah monkeypox.

DPR RI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan otoritas setempat, untuk memastikan pengamanan kesehatan selama forum internasional ini berlangsung.

Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan kesadaran publik, penyediaan fasilitas kesehatan darurat, serta koordinasi dengan lembaga internasional guna mengantisipasi segala kemungkinan penyebaran virus di tengah acara yang akan dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara.Hal tersebut dikatakan diktakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani.

“Saya dengar pemerintah sudah mengantisipasi wabah monkeypox. Jadi, kami akan bersinergi untuk pencegahannya dan antisipasinya,” ujar Puan.

Pelaksanaan Indonesia-Africa Forum II diyakini akan semakin memperkuat kemitraan bisnis dengan negara-negara Afrika dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

Indonesia mengundang para investor dan pelaku bisnis dari berbagai sektor untuk melihat potensi besar yang ditawarkan oleh forum ini, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra bisnis yang aman dan menjanjikan di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, membahas penanganan cacar monyet atau mpox.

Jokowi memberikan atensi terkait penanganan mpox. Ia meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terkait penyakit tersebut.

“Saya minta agar semua pihak betul-betul waspada terhadap penyebaran wabah Mpox ini,” tegasnya, dikutip dari setkab.go.id.

Presiden berharap penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang nyata.

Suksesnya penyelenggaraan HLF MSP dan IAF 2024 tidak dapat dilepaskan dari upaya Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan menjadi tuan rumah HLF MSP dan IAF, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari forum ini dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan, serta dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.[]

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.