• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sinergitas dan Netralitas Apkam Siap Kawal Kamtibmas Jelang Pemilu

Sinergitas dan Netralitas Apkam Siap Kawal Kamtibmas Jelang Pemilu

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 25 January 2024

Sinergitas dan Netralitas Apkam Siap Kawal Kamtibmas Jelang Pemilu

Oleh : Ananda Prameswari

Aparat keamanan dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki komitmen yang sangat kuat dan siap untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan terus menjalin sinergitas, soliditas dan menegakkan netralitas.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024, Direktur Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Aangkatan Laut (Dirlat Kodiklatal) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Marinir Widodo mengikuti kegiatan Apel Gabungan TNI dan Polri TW. I TA 2024 dalam rangka semakin mewujudkan sinergitas, soliditas dan netralitas aparat keamanan.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rafael Granada Baay menyampaikan bahwa apel gabungan yang dilaksanakan tersebut memiliki makna dan nilai sangat strategis dalam rangka semakin meningkatkan sinergitas dan soliditas antar pasukan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri untuk menyamakan pola sikap dan pola tindak.

Penyamaan akan pola sikap dan pola tindak tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menghadapi segala macam permasalahan dan juga tantangan yang dihadapi bangsa dan negara saat ini, sehingga mampu menciptakan rasa aman, damai tertib dan kondusif.

Bukan hanya itu, namun sebenarnya adanya sinergitas antara seluruh aparat keamanan dari personel gabungan tersebut telah terjalin dengan baik selama ini, sehingga patut untuk terus dijaga. Sehingga dalam upaya semakin menjaga adanya sinergitas itu dibutuhkan peranan aktif dari para Komandan Satuan untuk mampu mengawasi dan menemukan solusi terhadap setiap potensi konflik serta adanya kemungkinan pelanggaran hukum lainnya.

Berbagai macam upaya dan langkah secara preventif memang harus terus dilakukan secara terpadu, sehingga adanya kasus-kasus indisipliner tidak dapat terjadi lagi atau setidaknya mampu diidentifikasi dengan jauh lebih cepat sehingga mampu dicegah dan diminimalisasi. Untuk itu, juga diimbau kepada seluruh aparat keamanan agar tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu dan provokasi yang justru hanya akan menimbulkan perpecahan saja.

Adanya kondisi yang sudah baik ini hendaknya mampu terus dipertahankan oleh setiap aparat keamanan, bahkan perlu untuk semakin ditingkatkan lagi untuk mampu mendukung tugas pokok dari masing-masing satuan secara lebih profesional. Diimbau pula agar jangan sampai ada pihak yang melakukan tindak pelanggaran hukum ataupun tindakan kontra produktif lainnya yang justru mampu mencoreng nama baik satuan.

Dalam upaya tersebut, sangan penting adanya upaya untuk menciptakan suasana kematangan dan kedewasaan dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi. Lebih lanjut, seluruh aparat keamanan juga memiliki komitmen sangat kuat untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku bahwa pihaknya sudah sangat siap untuk semakin memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri untuk mangawal berbagai macam tugas penting, termasuk menyukseskan gelaran pesta demokrasi mendatang.

Salah satu tugas penting yang harus terus dikawal oleh aparat keamanan dalam Pemilu 2024 adalah Kapolri sendiri sangat ingin memastikan supaya kontestasi politik itu bisa berjalan dengan aman dan lancar di tengah kemunculan isu ketidaknetralan aparat. Tidak tanggung-tanggung, bahkan TNI dan Polri sudah sangat siap untuk terjun langsung ke lapangan karena ingin memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu termasuk distribusinya bisa berjalan dengan aman.

Pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan sendiri diselenggarakan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk pada saat kampanye hingga pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendatang. Selain itu, aparat keamanan sendiri juga dikerahkan untuk bisa mengantisipasi jika terjadi sengketa pemilu yang melibatkan banyak pihak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, pastinya bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang beragam ini akan menjumpai adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan ataupun suara. Namun itu semua memang sudah menjadi bagian dari demokrasi sehingga justru harus mampu terus dikawal dengan baik dan disikapi dengan tidak berlebihan agar tidak terjadi perpecahan.

Senada, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bagaimana pentingnya sinergitas antar anggota aparat keamanan dari TNI, Polri dan BIN dalam menjaga kamtibmas, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Kepala Negara berpesan agar aparat keamanan mampu terus menjaga netralitas dan juga sinergitas mereka serta tetap mampu memelihara watak kesatrianya. Karena dengan adanya sinergitas, soliditas dan juga netralitas yang terjaga baik, maka Pemilu 2024 akan bisa berjalan dengan aman, lancar dan demokratis.

Apresiasi sangat tinggi patut diberikan kepada aparat keamanan personel gabungan TNI, Polri hingga BIN yang mampu terus menjadi contoh akan bagaimana melaksanakan sinergitas, soliditas dan juga terus menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilu. Bukan hanya itu, namun aparat keamanan juga memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal seluruh berjalannya pesta demokrasi agar bisa berlangsung dengan aman dan tertib di tengah masyarakat.

)* Penulis adalah Kontributor Ruang Medi

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.