• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sinergitas Apkam Jamin Kelancaran Event High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships di Bali

Sinergitas Apkam Jamin Kelancaran Event High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships di Bali

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 31 August 2024

Sinergitas Apkam Jamin Kelancaran Event High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships di Bali

Bali – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan penuh dalam menyelenggarakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) yang digelar di Bali mulai 1-3 September 2024. Terjalinnya sinergitas yang baik antara TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), demi kelancaran event internasional tersebut.

Kepolisian Daerah Bali telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang ketat untuk menjamin keamanan selama acara berlangsung.
Sebelumnya, Kaops Puri Agung II yaitu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran mengatakan bahwa dalam Operasi Puri Agung II Polri menggunakan strategi sinergi baik internal dan eksternal bersama TNI, Paspampres dan segenap elemen terkait seperti pemda dan masyarakat.

Hal itu dilakukan agar kegiatan IAF bisa berjalan sukses dan lancar serta menghasilkan menguntungkan kedua pihak.

“Dalam operasi ini strategi preventif tetap dikedepankan, strategi komunikasi dikedepankan, selain kita mempersiapkan satgas penegakan hukum sebagai yang terakhir apabila terjadi gangguan yang dipandang perlu untuk melakukan penegakan hukum,” katanya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) mengimbau masyarakat dapat menahan diri dari aktivitas bermain layang-layang untuk menghindari gangguan kelistrikan, saat gelaran High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024 berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Selain larangan tersebut, untuk memastikan kelancaran pasokan Listrik, PLN telah menyiapkan empat lapis pengamanan jaringan untuk pelaksanaan HLF MSP dan IAF.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali I, Gede Agung Sindu Putra mengatakan keempat lapis pengamanan tersebut meliputi lapis pertama adalah suplai utama dari jaringan PLN, lapis kedua adalah uninterruptible power supply (UPS) milik PLN, lapis ketiga adalah penyediaan genset, dan lapis terakhir adalah genset yang disediakan oleh pelanggan.

“PLN telah menyiapkan empat lapis pengamanan jaringan listrik demi mendukung penyelenggaraan IAF 2024,” katanya di Denpasar.

HLF MSP mencakup berbagai kegiatan penting, termasuk High-Level Plenary Session, Parallel Session, Gala Dinner, dan Pagelaran Budaya.

Forum ini menjadi ajang diskusi bagi perwakilan pemerintah, dunia usaha, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, philanthropist, dan akademisi untuk membahas berbagai isu global dan peluang kerja sama. []

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.