Sinergitas Antar-Instansi Percepat Perkembangan UMKM Hingga Mancanegara

Sinergitas Antar-Instansi Percepat Perkembangan UMKM Hingga Mancanegara

Jakarta – Sinergitas antara Kementerian UMKM, Bea Cukai, dan berbagai instansi lain terus diperkuat untuk mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan sektor UMKM memegang peran penting sebagai penopang ekonomi nasional. Salah satu target utama Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan kelas UMKM dan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha tersebut.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, dan melalui berbagai program, kami akan memastikan mereka dapat naik kelas dan menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemutihan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan sebagai langkah populis untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat,” kata Maman.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menambahkan bahwa Bea Cukai telah menginisiasi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM ekspor, di antaranya melalui unit-unit vertikal seperti Bea Cukai Pangkalpinang dan Bea Cukai Ambon.

“Tujuan kami adalah membantu UMKM bukan hanya naik kelas tetapi juga agar dapat go global. Bea Cukai Pangkalpinang, misalnya, memberikan pelatihan kepada 35 pelaku UMKM mengenai prosedur ekspor pada 28 Oktober lalu,” ujar Budi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Ambon, Farid Irfan, bahwa pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku, DKP Provinsi Maluku, dan instansi lainnya, mendampingi PT Lumbung Ikan Maluku dalam persiapan ekspor perdana tuna beku ke Amerika Serikat.
“Kerja sama antar-instansi ini bertujuan mendorong pertumbuhan eksportir baru dari wilayah Maluku serta persiapan ekspor perdana tuna beku ke Amerika Serikat,” ungkap Farid.

Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Arin Setyowati, mengapresiasi langkah pemerintah ini dan menilai kebijakan pemutihan utang memiliki dampak positif pada peningkatan produktivitas UMKM dan sektor lainnya.

“Dengan bebasnya pelaku UMKM, petani, dan nelayan dari beban utang, daya konsumsi dan permintaan domestik dapat meningkat, yang turut mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja,” jelas Arin.

Sinergitas antar-instansi memberikan harapan baru bagi para pelaku UMKM dan masyarakat luas. Dengan optimisme yang tinggi, masyarakat berharap agar UMKM di Indonesia dapat terus berkembang, mengokohkan posisinya sebagai penopang ekonomi nasional, dan berdaya saing hingga pasar internasional.

Melalui dukungan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM agar dapat tumbuh kuat dan mandiri serta menjadi pilar penting perekonomian yang mendorong kesejahteraan bangsa.

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025