Sidang Umum AIPA Ke-44 Di Jakarta Membawa Pertumbuhan Ekonomi Yang Sustainable dan Komprehensif
Ketua Desk Kerja sama regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum AIPA harus menjadi momen berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi parlemen di tengah-tengah munculnya berbagai tantangan kawasan.
Hal tersebut diungkapkannya dalam rangkaian kegiatan run and ride BKSAP dalam menyambut sidang AIPA ke-44 pada Jumat (28/7/2023).
“Dengan menjadi tuan rumah untuk ke-7 kalinya, tentu harapan kita Indonesia mampu memberikan pengaruhnya baik di kawasan ASEAN maupun kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya
Putu mengungkapkan, sidang AIPA kali ini akan mengangkat tema responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, yang konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.
”Jadi, bagaimana peran parlemen yang lebih responsif untuk mengawal kestabilan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara yang mana green ekonomi sebagai acuan utamanya,” katanya.
Menurut dia, kegiatan ini menunjukkan komitmen Indonesia mendorong ASEAN bekerja sama yang lebih intensif dan kolaboratif mengimplementasikan green economy dan mengatasi berbagai tantangan kawasan yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan dan pertumbuhan.
Untuk itu, diperlukan berbagai dukungan dari berbagai aspek dalam penerapan konsep green economy sebagai langkah dalam pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Sidang Umum ke-44 AIPA ini momentum kita menunjukkan bahwa Indonesia sangat mampu memimpin kawasan dan memberi inspirasi dan motivasi bagi negara-negara ASEAN,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang lain, Anggota DPR Luluk Nur Hamidah menyambut baik inisiatif DPR merekomendasikan peningkatan jumlah kuota keterwakilan perempuan pada jabatan tingkat pemerintahan lokal maupun nasional dalam Sidang Umum AIPA ke-44.
“Penting ketika kita membawa isu ini di tingkatan ASEAN sehingga status keterwakilan perempuan di lingkup ASEAN ini juga bisa jauh lebih meningkat,” ujar Luluk.
“Mudah-mudahan ini ada rekomendasi yang bisa disepakati dan menjadi agenda yang perlu ditindaklanjuti oleh semua pemerintahan di tingkatan ASEAN,” lanjutnya.
Selain soal peningkatan keterwakilan perempuan, Luluk mengingatkan pula pentingnya komitmen untuk bisa menyelesaikan berbagai isu dan agenda lain yang memiliki korelasi penting bagi perempuan. Baik itu terkait legislasi, maupun fungsi lainnya.
“Agenda-agenda yang lain, isu-isu yang lain yang masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi secara penuh dalam politik ini juga harus menjadi agenda bersama,” pungkasnya.
