Siap Gelar World Water Forum ke-10, Indonesia Ajukan Rancangan Deklarasi Menteri

Siap Gelar World Water Forum ke-10, Indonesia Ajukan Rancangan Deklarasi Menteri

Bali – Indonesia sudah sangat siap tampil sebagai tuan rumah gelaran 10th World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10, yang digelar pada 18-25 Mei 2024. Salah satu persiapan yang dibuat adalah dengan menyiapkan rancangan deklarasi Menteri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan komitmen bersama dalam kaitannya dengan masalah shortage (keterbatasan) air di dunia.

“Deklarasi tingkat menteri itu juga sekaligus memuat kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait air yang menjadi salah satu soal krusial dunia,” kata Luhut.

Menteri Luhut menyampaikan beberapa rincian poin yang termuat dalam deklarasi tersebut, yakni pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di negara pulau-pulau kecil, adanya pusat keunggulan atau praktik terbaik (center of excellence) terkait pengelolaan air dan daya tahan terhadap iklim serta pencanangan Hari Danau Sedunia yang rencananya setiap 27 Agustus

“Nantinya, hasil dalam WWF ke-10 tersebut diteruskan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dibahas lebih lanjut untuk agenda bidang air,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah menambahkan deklarasi tingkat menteri itu saat ini sudah tahap draft final yang siap dibawa pada WWF ke-10.

“Deklarasi tingkat menteri itu dilakukan melalui konsultasi dengan para pihak terkait, termasuk Dewan Air Dunia (WWC) yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI dan Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Keilmuan dan Budaya (UNESCO),” kata Mohammad Zainal.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional WWF ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menerangkan bahwa pelaksanaan WWF ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali menjadi momentum memastikan seluruh dunia bergerak bersama menjaga keberlangsungan sumber daya air untuk kehidupan manusia.

“Sejak awal pada berbagai forum Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan,” ungkap Endra.

WWF yang digelar 3 tahun sekali, merupakan wadah bagi komunitas air dan pengambil keputusan utama dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global. WWF ke-10 menghadirkan peserta dari berbagai negara dan di sejumlah bidang, termasuk politik, lembaga multilateral, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

WWF ke-10 memiliki tiga proses utama, yakni proses politik, regional, dan tematik dimana ketiganya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025