Setahun Prabowo-Gibran, Program MBG Hidupkan Ekonomi Rakyat

Setahun Prabowo-Gibran, Program MBG Hidupkan Ekonomi Rakyat

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, program ini mendorong perputaran ekonomi lokal hingga menciptakan multiplier effect di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kecil dan menengah.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan keberhasilan MBG memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif swasta. Menurutnya, hingga September 2025 program ini telah menjangkau 31 juta jiwa dengan 9.615 unit SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) yang beroperasi di berbagai daerah.

 

“Program ini akan semakin kuat jika didukung partisipasi swasta dan masyarakat, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh para pelaku ekonomi lokal,” kata Haryo dalam acara Gotong Royong Makan Bahagia Gratis di Jakarta.

 

Dampak ekonomi program MBG juga diakui oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris. Dalam sosialisasi program di Kendal, Jawa Tengah, Haris menyebut bahwa MBG tidak hanya memberi makan bergizi, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa.

 

“Program ini tidak berhenti di piring anak sekolah saja. Di baliknya ada petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang ikut hidup,” ujarnya.

 

Pemerintah, lanjut Haris, telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026 untuk mendukung keberlanjutan program ini.

 

“Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, pasar hidup, ekonomi desa berputar, dan lapangan kerja tercipta,” tambahnya.

 

Dari sisi kesehatan masyarakat, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, menilai program MBG memiliki tujuan mulia yang perlu terus dilanjutkan dengan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan.

 

“Program ini jangan dihentikan, tetapi harus dijalankan dengan profesional dan memperhatikan food safety. Semua elemen masyarakat bisa berperan agar program ini berkelanjutan,” tegasnya.

Hasil survei ISS pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa 77 persen masyarakat menilai program MBG bermanfaat dan berharap agar cakupannya diperluas. Dengan dukungan lintas sektor serta pengawasan yang baik, program ini diyakini akan menjadi lokomotif baru bagi penguatan gizi nasional dan pemerataan ekonomi rakyat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025