• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 23 February 2024

Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

Oleh : Recky Rumbiak

Demi mewujudkan Papua merdeka, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) terus berulah. Mereka tidak henti-hentinya melakukan aksi anarkis dengan mengancam warga sipil dan menimbulkan kerusuhan. Sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut, Operasi Damai Cartenz yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani tersebut diperpanjang.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa perpanjangan Operasi Damai Cartenz-2024 oleh Polri mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Dr Faizal juga menyampaikan bahwa Operasi Damai Cartenz-2024 tetap memiliki fokus utama pada penegakan hukum terhadap KST dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.

Faizal menambahkan, fungsi operasi tersebut mencakup pembinaan masyarakat, deteksi, dan hubungan masyarakat, yang didukung oleh satuan tugas penegakan hukum.

Sasaran operasi, mencakup wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sembilan kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jayapura.

Faizal juga menegaskan komitmen untuk terus mengejar KST yang melakukan gangguan Kamtibmas. TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap KST yang selama ini melakukan gangguan Kamtibmas berupa pembakaran puskesmas dan lain-lain. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait KST, pihaknya mengimbau untuk memberikan informasi kepada kepolisian.
Perpanjangan Operasi Damai Cartenz-2024 oleh Polri di Papua menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua. Operasi Damai Cartenz menggunakan upaya hard approach yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno menambahkan bahwa fokus operasi tahun 2024 tetap pada penegakan hukum terhadap KST dan KKP. Bayu juga menyebutkan tantangan yang masih dihadapi, termasuk kasus sanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh Pimpinan KST Nduga Egianus Kogoya, pembakaran puskesmas dan penembakan warga sipil.
Berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah Kelompok Separatis telah menimbulkan korban jiwa. Tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum. Kapolda Papua, Irjen Pol Fakhiri mengatakan penegakan hukum harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak, dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP.
Mathius Fakhiri menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap KST yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Puncak, Papua Tengah. Mathius juga menyampaikan bahwa saat ini sedang disiapkan langkah-langkah untuk pelaksanaan upaya penegakan hukum guna menghindari terjadinya kembali korban jiwa. Adapun, untuk melaksanakan penegakan hukum, perlu diperhitungkan dengan baik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Aksi penembakan yang dilakukan KST terhadap para pendulang emas di kawasan penambangan Kali I Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu menyebabkan tujuh orang meninggal. Tim Damai Cartenz dan Polres Yahukimo sudah mengevakuasi 52 pendulang termasuk tujuh orang yang meninggal akibat ditembak KKB. Selain itu KST juga menyerang dan menembaki para pekerja pembangunan Puskesmas Omukia Distrik Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebabkan seorang pekerja tewas.
Sebelumnya TNI-Polri juga melakukan penegakan hukum di Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dan menewaskan enam anggota KKB. Penegakan hukum dilakukan karena KKB di wilayah itu melakukan penyerangan dengan menembak anggota Brimob hingga tewas dan tiga warga sipil yang mengalami luka serta membakar rumah dan bangunan.
Baru-baru ini, ada tiga anggota KKB yang tewas tertembak akibat melakukan penyerangan terhadap Pos Brimob. Ketiga anggota KKB yang tertembak itu merupakan anak buah Yoswa Maisani, kelompok pimpinan Guspi Waker. Rekam jejak Yoswa Maisani merupakan komandan lapangan yang memimpin kelompok bersenjata tersebut.
Perlu diketahui, selama 2023, sebanyak 19 orang KKB telah dilumpuhkan. Selain itu, sebanyak 124 orang dilakukan penegakan hukum, di antaranya 25 orang sudah tahap P-21 (berkas perkara lengkap), 34 orang tahap penyidikan dan 65 tahap penyelidikan.
Dalam operasi tersebut, Personel Satgas Damai Cartenz telah berhasil mengamankan 32 pucuk senjata, 1.279 butir peluru, 25 magasin, 107 alat komunikasi, 31 senjata tajam, dan 334 barang bukti lainnya. Satgas Damai Cartenz juga telah berhasil menduduki sebanyak 47 titik markas KKB.
Diharapkan situasi keamanan di Papua dapat terus ditingkatkan, sehingga upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dan politik dapat menciptakan Papua yang lebih aman dan Damai. Perpanjangan Satgas Damai Cartenz menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap KST Papua.
Masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas agar terhindar dari tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok pengacau tersebut. Masyarakat juga diimbau agar tidak terhasut/terprovokasi berita hoaks apalagi menyebarkannya. Pemerintah dan Aparat Keamanan (Apkam) terus berkomitmen untuk menjaga masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Tim Redaksi Suara Papua News

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.