• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 23 February 2024

Seluruh Pihak Sepakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

Oleh : Recky Rumbiak

Demi mewujudkan Papua merdeka, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) terus berulah. Mereka tidak henti-hentinya melakukan aksi anarkis dengan mengancam warga sipil dan menimbulkan kerusuhan. Sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut, Operasi Damai Cartenz yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani tersebut diperpanjang.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa perpanjangan Operasi Damai Cartenz-2024 oleh Polri mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Dr Faizal juga menyampaikan bahwa Operasi Damai Cartenz-2024 tetap memiliki fokus utama pada penegakan hukum terhadap KST dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.

Faizal menambahkan, fungsi operasi tersebut mencakup pembinaan masyarakat, deteksi, dan hubungan masyarakat, yang didukung oleh satuan tugas penegakan hukum.

Sasaran operasi, mencakup wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sembilan kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jayapura.

Faizal juga menegaskan komitmen untuk terus mengejar KST yang melakukan gangguan Kamtibmas. TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap KST yang selama ini melakukan gangguan Kamtibmas berupa pembakaran puskesmas dan lain-lain. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait KST, pihaknya mengimbau untuk memberikan informasi kepada kepolisian.
Perpanjangan Operasi Damai Cartenz-2024 oleh Polri di Papua menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua. Operasi Damai Cartenz menggunakan upaya hard approach yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno menambahkan bahwa fokus operasi tahun 2024 tetap pada penegakan hukum terhadap KST dan KKP. Bayu juga menyebutkan tantangan yang masih dihadapi, termasuk kasus sanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh Pimpinan KST Nduga Egianus Kogoya, pembakaran puskesmas dan penembakan warga sipil.
Berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah Kelompok Separatis telah menimbulkan korban jiwa. Tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum. Kapolda Papua, Irjen Pol Fakhiri mengatakan penegakan hukum harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak, dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP.
Mathius Fakhiri menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap KST yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Puncak, Papua Tengah. Mathius juga menyampaikan bahwa saat ini sedang disiapkan langkah-langkah untuk pelaksanaan upaya penegakan hukum guna menghindari terjadinya kembali korban jiwa. Adapun, untuk melaksanakan penegakan hukum, perlu diperhitungkan dengan baik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Aksi penembakan yang dilakukan KST terhadap para pendulang emas di kawasan penambangan Kali I Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu menyebabkan tujuh orang meninggal. Tim Damai Cartenz dan Polres Yahukimo sudah mengevakuasi 52 pendulang termasuk tujuh orang yang meninggal akibat ditembak KKB. Selain itu KST juga menyerang dan menembaki para pekerja pembangunan Puskesmas Omukia Distrik Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebabkan seorang pekerja tewas.
Sebelumnya TNI-Polri juga melakukan penegakan hukum di Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dan menewaskan enam anggota KKB. Penegakan hukum dilakukan karena KKB di wilayah itu melakukan penyerangan dengan menembak anggota Brimob hingga tewas dan tiga warga sipil yang mengalami luka serta membakar rumah dan bangunan.
Baru-baru ini, ada tiga anggota KKB yang tewas tertembak akibat melakukan penyerangan terhadap Pos Brimob. Ketiga anggota KKB yang tertembak itu merupakan anak buah Yoswa Maisani, kelompok pimpinan Guspi Waker. Rekam jejak Yoswa Maisani merupakan komandan lapangan yang memimpin kelompok bersenjata tersebut.
Perlu diketahui, selama 2023, sebanyak 19 orang KKB telah dilumpuhkan. Selain itu, sebanyak 124 orang dilakukan penegakan hukum, di antaranya 25 orang sudah tahap P-21 (berkas perkara lengkap), 34 orang tahap penyidikan dan 65 tahap penyelidikan.
Dalam operasi tersebut, Personel Satgas Damai Cartenz telah berhasil mengamankan 32 pucuk senjata, 1.279 butir peluru, 25 magasin, 107 alat komunikasi, 31 senjata tajam, dan 334 barang bukti lainnya. Satgas Damai Cartenz juga telah berhasil menduduki sebanyak 47 titik markas KKB.
Diharapkan situasi keamanan di Papua dapat terus ditingkatkan, sehingga upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dan politik dapat menciptakan Papua yang lebih aman dan Damai. Perpanjangan Satgas Damai Cartenz menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap KST Papua.
Masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas agar terhindar dari tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok pengacau tersebut. Masyarakat juga diimbau agar tidak terhasut/terprovokasi berita hoaks apalagi menyebarkannya. Pemerintah dan Aparat Keamanan (Apkam) terus berkomitmen untuk menjaga masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Tim Redaksi Suara Papua News

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.