• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Seluruh Pihak Harus Miliki Komitmen Kuat Guna Akhiri Teror OPM di Bumi Cenderawasih

Seluruh Pihak Harus Miliki Komitmen Kuat Guna Akhiri Teror OPM di Bumi Cenderawasih

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 31 August 2024

Seluruh Pihak Harus Miliki Komitmen Kuat Guna Akhiri Teror OPM di Bumi Cenderawasih

Oleh: Achmad Sulistyo

Seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sangat kuat bersama-sama guna mengakhiri teror Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini sangat kejam, biadab dan keji dari wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih.

Dengan adanya komitmen yang sangat kuat dari seluruh pihak serta terjalinnya kebersamaan yang baik, bukan tidak mungkin upaya untuk mengakhiri segala bentuk teror dari OPM di Bumi Cenderawasih pun akan berhasil.

Apabila teror Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bumi Cenderawasih telah berakhir berkat adanya komitmen kuat seluruh pihak secara bersama-sama, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan membawa Tanah Papua menjadi jauh lebih maju dan sejahtera.

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Namun sayang, beragam keindahan dan juga potensi Papua menjadi rusak oleh adanya konflik dan berbagai macam aksi kekerasan OPM. Dalam beberapa waktu terakhir ini saja, banyak sekali teror yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan, kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan kerugian ekonomi.

Untuk mampu mengakhiri seluruh siklus kekerasan tersebut, maka menjadi sangat penting adanya komitmen kuat dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, aparat keamanan, masyarakat hingga komunitas internasional. Komitmen bersama merupakan sebuah fondasi utama untuk bisa mengakhiri teror OPM. Karena tanpa adanya kesatuan pandangan dan tindakan dari seluruh pihak, maka upaya untuk membawa kedamaian di Tanah Papua juga akan menjadi sia-sia.

Mulai dari pemerintah, aparat keamanan seluruh jajaran seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan warga orang asli Papua (OAP) sendiri harus memiliki komitmen sangat kuat yang sama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang timbul lantaran gerombolan separatis musuh negara itu.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Candra Kurniawan mengatakan bahwa selama ini aparat keamanan terus berupaya mewujudkan perdamaian di Papua, namun hal tersebut terus terganggu karena terjadi serangan bersenjata dari OPM yang kerap kali hingga menyebabkan warga sipil tidak berdosa pun meninggal dunia.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap segala tindakan Organisasi Papua Merdeka harus dilakukan. Dalam upaya melakukan hal tersebut, pemerintah dan aparat keamanan juga terus melakukan pendekatan yang hati-hati agar tidak semakin menambah penderitaan masyarakat yang sudah trauma karena gerombolan teroris itu.

Komandan Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Dansatgas Yonif) 133/YS, Letkol Inf. Andhika Ganessakti mengungkapkan bahwa OPM memang dengan sengaja melakukan berbagai aksi penyerangan untuk menghambat proses pembangunan di Papua. Kelompok ini tidak hanya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka juga menghambat pembangunan di daerah yang selama ini terus digencarkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Program Studi (Kaprodi) Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Dr. Muhammad Syauqillah menilai bahwa seluruh rentetan aksi teror oleh OPM jelas akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan bagi semua masyarakat Bumi Cenderawasih. Pasalnya, jika terus terjadi konflik, teror hingga berbagai macam tindak yang melanggar hukum, maka akan menjadikan Papua sangat terhambat untuk mengalami pembangunan dan kemajuan.

Untuk mengakhiri hal itu semua, pemerintah dan aparat keamanan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan supaya teror OPM tidak terus berlangsung. Tindakan tegas yang profesional sesuai hukum yang berlaku harus terus mendapatkan dukungan. Selain peran dari pemerintah dan aparat keamanan, OAP serta tokoh lokal juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besarnya dalam upaya untuk mengakhiri teror Organisasi Papua Merdeka.

Masyarakat harus mau menolak jika ada ajakan dari gerombolan separatis itu karena di sana hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan saja. Sehingga warga sendiri perlu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian di wilayah mereka sendiri.

Tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat setempat juga memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk opini serta pandangan masyarakat di sana. Oleh karena itu, mereka juga harus aktif untuk terus menyuarakan betapa pentingnya saling menjaga persatuan dan kedamaian. Para tokoh setempat bisa menjadi mediator yang efektif dalam upaya untuk mengatasi apabila terjadi konflik dan sekaligus membangun jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan berbagai kelompok lain.

Adanya komitmen yang sangat kuat dari seluruh pihak tanpa terkecuali akan mewujudkan kebersamaan yang solid untuk mampu mengakhiri teror OPM yang selama ini terus berlangsung di Bumi Cenderawasih.

)* Analis Keamanan Lembaga Gala Indomedia

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.