Seluruh Kebutuhan Pemilu 2024 Siap, Pesta Demokrasi Tidak Ditunda

Seluruh Kebutuhan Pemilu 2024 Siap, Pesta Demokrasi Tidak Ditunda

Oleh : Gema Iva Kirana )

Seluruh kebutuhan akan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dipersiapkan oleh Pemerintah dengan sangat baik dan menunjukkan bagaimana komitmen kuat pemerintah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Maka memang berjalannya pesta demokrasi tersebut sama sekali tidak ditunda dan akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi, dan lain sebagainya. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Para pemilih dalam pemilu disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Memang Pemilu merupakan cara ampuh dalam memilih pemimpin walau dampak yang ditimbulkan adalah terbentuknya pro dan kontra bahkan golongan putih yang berpikiran netral. Tetapi disisi lain dengan adanya pemilu menjadikan masyarakat bebas memilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin.

Pemilihan umum sendiri memang merupakan sebuah hal yang sangat identik dengan penegakan demokratisasi di suatu negara. Kemudian, Indonesia sendiri merupakan salah negara yang memang menganut sistem politik demokrasi sebagaimana dianut oleh banyak negara-negara lain di dunia.
Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu: Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.
Menjelang tahun politik, yakni akan dilangsungkannya Pemilu pada tahun 2024 mendatang, ternyata sempat terjadi sebuah isu yang kemudian memunculkan banyak sekali polemik di tengah masyarakat. Isu tersebut mengenai adanya wacana penundaan Pemilu, utamanya setelah Putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dikemukakan dan memvonis KPU tatkala mereka mengabulkan tuntutan dari Partai Prima.
Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, Pemerintah memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari 2024. Bergulirnya isu penundaan pemilu bukanlah halangan untuk melaksanakan pesta demokrasi itu secara tepat waktu.
Bahtiar menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam tiga tahun terakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.
Lebih lanjut, dirinya juga mengungkapkan bahwa Pemerintah RI memang telah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus memberikan segala macam persiapan Pemilu dengan maksimal, termasuk pada pembiayaan pelaksanaan pemilu. Sejauh ini, pemerintah memang telah mengucurkan sejumlah dana untuk pembiayaan Pemilu. Menurut Bahtiar bahwa dana yang disiapkan tersebut telah mencukupi, terlebih pihak KPU sendiri sudah melakukan inovasi untuk menghemat pengeluaran.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dengan bersungguh-sungguh, dan tidak ada perpanjangan periode jabatan presiden, maupun penundaan pemilu.
Oleh karena itu, Mahfud memandang perlu untuk menjadikan pemilu lebih tertib guna mencegah berbagai gangguan yang dapat menghambat terlaksananya pemilu. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus menjadi lebih tertib.
Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan sesuai keputusan yang telah diambil bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak November 2024.
Jelas sekali bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni adanya pemilihan umum (Pemilu) merupakan hajat besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang memang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya.
Untuk itu, hendaknya memang tidak boleh terjadi adanya penundaan Pemilu. Lantaran jika terjadi demikian, maka sama saja demokratisasi di negeri ini juga akan terhambat dan terganggu. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk memastikan supaya Pemilu 2024 terus bisa berjalan dengan baik dengan mempersiapkan segala kebutuhan akan pesta demokrasi tersebut dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan banyak pihak bahkan sejak jauh hari.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Semangat Pemuda Menjadi Akal Sehat Demokrasi, Bukan Bahan Bakar Provokasi 

By 0

Semangat Pemuda Menjadi Akal Sehat Demokrasi, Bukan Bahan Bakar Provokasi  Oleh : Nabela Andika  Demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mampu menjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi, perbedaan kepentingan, dan meningkatnya polarisasi. Pemuda memiliki energi, idealisme, keberanian, serta kemampuan besar untuk membawa perubahan. Namun, seluruh potensi tersebut dapat kehilangan arah apabila disalurkan tanpa pertimbangan yang matang dan justru menjadi bahan bakar bagi provokasi. Karena itu, generasi muda harus menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual yang menjaga demokrasi tetap kritis, rasional, damai, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa. Dalam konteks tersebut, mahasiswa dan generasi muda memiliki posisi yang sangat penting. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan ikut aktif mengawal kebijakan dan mengingatkan ketika terdapat persoalan yang perlu diperbaiki. Demokrasi akan kehilangan vitalitas apabila ruang kritik menyempit atau masyarakat memilih diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Ketua Aliansi Intelektual Muda Nusantara, Muhammad Reynaldi, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani berpikir, bersuara, sekaligus bertanggung jawab atas setiap sikap yang diambil. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Menyampaikan aspirasi adalah hak, tetapi memastikan aspirasi tersebut tidak dibangun di atas informasi palsu, kebencian, dan hasutan merupakan kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Di era digital, tantangan itu semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sedangkan kebenaran sering membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Mereka dapat menjadi penyebar gagasan positif yang mendorong perubahan, tetapi juga dapat tanpa sadar menjadi perantara penyebaran hoaks dan provokasi. Karena itu, kebiasaan membaca sebelum berbicara, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, serta berpikir sebelum bertindak menjadi semakin penting dalam kehidupan demokrasi. Muhammad Reynaldi juga mendorong generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara damai, rasional, dan berbasis data. Pendekatan ini penting agar kritik tidak berubah menjadi kemarahan tanpa arah. Kritik yang kuat bukan kritik yang paling keras, melainkan kritik yang memiliki dasar, argumentasi, dan solusi. Pemuda harus mampu membedakan antara keberanian menyuarakan kebenaran dengan keberanian mengikuti emosi massa. Tidak semua isu yang ramai harus langsung dipercaya, dan tidak semua ajakan yang mengatasnamakan rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ruang dialog menjadi salah satu sarana penting untuk membangun kedewasaan tersebut. Ketua Umum PP Singa Muda Hanura, Abraham, memandang dialog kebangsaan sebagai ruang bagi generasi muda untuk membicarakan persoalan demokrasi, politik, dan tantangan ekonomi secara konstruktif. Gagasan itu menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus selalu berakhir pada konflik. Melalui dialog, generasi muda dapat mempertemukan berbagai perspektif dan membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan bangsa. Generasi muda juga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan dan politik. Mereka harus diberikan ruang nyata untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui organisasi, forum diskusi, kegiatan sosial, pengawasan kebijakan, partisipasi politik, hingga pengembangan inovasi ekonomi. Semakin luas ruang partisipasi yang tersedia, semakin besar peluang bagi pemuda untuk menyalurkan energi perubahan secara produktif dan bertanggung jawab.…

All Rights Reserved © 2025