Sekolah Rakyat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan Bermutu

Sekolah Rakyat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan Bermutu

Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan pendidikan bermutu melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem.

 

Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak, tanpa terkendala faktor ekonomi maupun keterbatasan infrastruktur.

 

Terbaru, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan 104 Sekolah Rakyat baru yang tersebar di berbagai kota. Program ini merupakan bagian dari target nasional untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan kapasitas mencapai 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar.

 

Berdasarkan data hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan secara nasional telah mencapai 15,54 persen. Pemerintah optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pembangunan di lapangan, termasuk pada Tahap II yang mencakup pembangunan sekolah di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

 

Setiap kompleks Sekolah Rakyat dirancang secara modern dan terintegrasi dengan pendekatan berbasis teknologi. Fasilitas yang disediakan tidak hanya ruang kelas, tetapi juga laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, hingga asrama bagi siswa dan tenaga pengajar. Selain itu, tersedia pula fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau.

 

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.

 

Selain perluasan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga fokus pada penguatan mutu pembelajaran melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penyediaan sarana pendidikan yang memadai di seluruh wilayah.

 

Kesempatan yang sama bagi setiap anak menjadi prinsip utama yang harus dijaga agar tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.

 

Widyaprada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Purwadi Sutanto, menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

 

“Setiap anak memiliki hak dan potensi yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, peningkatan kompetensi guru serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik,” katanya.

 

Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerataan pendidikan bermutu, sehingga setiap anak Indonesia dapat menikmati hak pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (*)

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025