• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Negara Melawan Kemiskinan Struktural

Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Negara Melawan Kemiskinan Struktural

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 February 2026

Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Negara Melawan Kemiskinan Struktural

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan kunci yang kini menjadi perhatian utama adalah penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen negara untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Program ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan fondasi utama keadilan sosial dan mobilitas ekonomi.

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia memandang bahwa negara tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan bermutu. Presiden menilai bahwa negara harus hadir secara langsung untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

 

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi pusat pembentukan karakter dan penguatan nilai kebangsaan. Ia memandang bahwa pendidikan harus mampu membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral, berdisiplin, dan memiliki semangat kebangsaan. Menurut Presiden, pembangunan manusia yang utuh merupakan prasyarat bagi ketahanan nasional dan kemajuan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

 

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan kunci untuk memutus kemiskinan lintas generasi. Ia memandang bahwa tanpa intervensi negara yang kuat dan terarah, kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menerima bantuan jangka pendek, tetapi juga memperoleh bekal jangka panjang untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

 

Dalam kerangka kebijakan nasional, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa Sekolah Rakyat harus terintegrasi dengan program perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia memandang bahwa pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi harus berjalan dalam satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural secara sistemik dan berkelanjutan.

 

Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan kepada keluarga miskin dan rentan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini terputus dari sistem pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi, geografis, maupun sosial. Menurutnya, negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.

 

Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia memandang bahwa kurikulum dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi peserta didik, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dasar yang relevan untuk meningkatkan peluang hidup di masa depan. Menurutnya, pendidikan harus mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat miskin, bukan sekadar memenuhi standar administratif semata.

 

Lebih jauh, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi intervensi sosial yang lebih luas. Ia melihat bahwa melalui sekolah ini, pemerintah dapat mengintegrasikan layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan keluarga secara lebih efektif. Pendekatan terpadu ini dinilai akan memperkuat dampak kebijakan pendidikan dalam memutus kemiskinan struktural dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

 

Dari perspektif pembangunan manusia, Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat paling rentan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Dengan memastikan akses pendidikan bagi kelompok miskin, negara membangun fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing.

 

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

 

Secara keseluruhan, penguatan Sekolah Rakyat mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf, negara menegaskan komitmennya untuk melawan kemiskinan struktural secara sistemik dan berkelanjutan. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam meraih masa depan yang lebih baik.

 

*)Pengamat Isu Strategis

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.