Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI resmi menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menghadirkan akses pendidikan unggulan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini tidak hanya menjanjikan fasilitas dan kualitas pendidikan setara sekolah favorit, tetapi juga menerapkan konsep asrama guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terintegrasi.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat adalah pengejawantahan dari komitmen Presiden Joko Widodo untuk memuliakan masyarakat miskin. Menurutnya, kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan bermutu.
“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan,” ujar Saifullah dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur.
Ia menambahkan, meski diperuntukkan bagi anak-anak prasejahtera, Sekolah Rakyat tidak akan kalah dari sekolah-sekolah unggulan dari segi kualitas kurikulum maupun sarana prasarana. Model asrama yang diterapkan pun diyakini akan menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan solidaritas sosial antarsiswa.
Dukungan penuh terhadap program ini juga datang dari Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro. Menurutnya, seluruh sumber daya negara akan dimobilisasi untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan sukses dan berkelanjutan.
“Kita dukung Kementerian Sosial untuk memimpin penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti aset, aparat, jejaring Kementerian Sosial, serta seluruh potensi negara maupun swasta akan kita dedikasikan supaya Sekolah Rakyat ini bisa berjalan sukses,” tegas Juri.
Ia menambahkan bahwa selama ini akses terhadap pendidikan yang layak seringkali terhalang oleh hambatan struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan wilayah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghapus batas-batas tersebut dan menjamin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki peluang yang setara.
“Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Di tingkat daerah, dukungan terhadap program ini juga kuat. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa lima lokasi di Kaltim telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi kelayakan oleh Kementerian PUPR.
Rekrutmen peserta didik, menurutnya, dilakukan secara ketat dan berbasis pada data kesejahteraan. “Rekrutmen siswa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui verifikasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH),” ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah merasakan pendidikan formal akibat kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menjadi bentuk afirmasi nyata terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.
“Mereka yang putus sekolah atau belum pernah sekolah karena faktor ekonomi akan diprioritaskan,” tambah Ishak.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Kami berharap keluarga prasejahtera bersedia melepas anak-anaknya bersekolah. Ini adalah ikhtiar besar agar generasi mendatang memiliki peluang lebih baik,” tutupnya.
Dengan dukungan lintas sektor dan pelibatan berbagai elemen negara, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret untuk menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. [-red]
