Sekolah Rakyat Dorong Siswa Percaya Diri Kembangkan Potensi

Sekolah Rakyat Dorong Siswa Percaya Diri Kembangkan Potensi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membangun karakter, kemandirian, dan rasa percaya diri peserta didik. Pada 2026, penguatan program tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter, pendampingan psikososial, serta pengembangan potensi setiap siswa agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kompetensi, dan membangun kepercayaan diri tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga.

“Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas sekaligus membentuk karakter, kemandirian, dan rasa percaya diri peserta didik agar mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Saifullah.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat didukung dengan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan akademik, pembinaan karakter, penguatan kepemimpinan, serta pengembangan minat dan bakat. Pemerintah juga melibatkan tenaga pendidik, psikolog, pendamping sosial, serta berbagai pemangku kepentingan agar setiap siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan diri.

 

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menilai bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak dari keluarga kurang mampu harus dibarengi dengan penguatan karakter dan kepercayaan diri agar peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

 

“Kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas harus diikuti dengan pembinaan karakter, motivasi, dan kepercayaan diri. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” Jelasnya.

 

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, mengatakan bahwa pengembangan potensi peserta didik tidak cukup hanya melalui pembelajaran akademik, tetapi juga memerlukan lingkungan pendidikan yang mendukung kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan sosial.

 

“Program seperti Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis karena memberikan ruang bagi siswa untuk mengenali potensi dirinya, membangun rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan hidup yang akan menjadi bekal penting di masa depan,” katanya.

 

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan Sekolah Rakyat akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025