• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 30 June 2026

Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

Jayapura – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan progres positif di Papua sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John Herman Mampioper.

Menurut John, selain pembangunan gedung baru di empat lokasi prioritas, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan.

Sebelumnya, John juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

 

“Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.

 

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

 

“Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan,” kata Abdul Rahman Basri.

 

Program Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui konsep pendidikan berasrama, seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, dipersiapkan secara terpadu guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

 

Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya saing sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Tanah Papua.

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.