Kontestasi pilkada untuk pemilihan walikota Depok sudah di depan mata, para calon peminpin beserta wakilnya semakin gencar lakukan beberapa kampanye politik. Salah satu calon walikota Depok, Supian Suri belakangan ini kerap mendapatkan kritik tajam atas perbuatan yang dilakukannya selama masa kampanye tersebut.
Salah satu pengamat politik sekaligus Sekjen Ikatan Keluarga Santri Depok, Budi Mawardi melayangkan protes dan kritik atas narasi-narasi yang kerap disampaikan oleh Supian yang tak layak
“Selama masa kampanye dan masa debat kemarin, pernyataan-pernyataan yang disampaikan tidak sama sekali mencerminkan sosok pemimpin yang dahulu berpengalaman. pernyaataan-pernyataannya ‘liar’ dan kerap mengeluarkan ungkapan yang eksklusif. Jelas ini tidak dapat ditolerir,” ujar Budi Mawardi sebagai Sekjen IKSD Depok. (26/7)
Supian Suri juga dianggap seringkali memojokkan orang tanpa alasan yang konkrit dan jelas membuatnya semakin mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.
“Politik seperti ini sudah dianggap sebagai politik yang tidak etis. Dalam berpolitik, semuanya ada sisi moral dan etikanya. Jika tidak dapat mempertahankan sisi ini, jangan berharap warga Depok bisa bersimpati.” Tambah Budi.
Puncaknya, Supian Suri juga menyindir partai PKS dengan mengatakan bahwa Kartu Depok Sejahtera (KDS) bersifat eksklusif dan diatur hanya oleh orang-orang dari PKS.
“Perkataannya tentang KDS yang eksklusif juga bisa dibilang sebuah fitnah. Banyak warga Depok yang merasakan manfaatnya dan KDS juga menyamaratkan masyarakat, tidak ada yang kami dahulukan dan kami tinggalkan.” Tutup Sekjen IKSD tersebut.
Perseteruan ini terus berlanjut. Supian Suri semakin banyak kehilangan simpati seiring banyaknya opini dan komentarnya yang tidak berbobot dan tidak etis dalam berpolitik.
Mengelola Risiko Digital: Peran PP TUNAS di Era Konektivitas Tinggi Oleh: Dimas Arya Transformasi digital…
PP TUNAS dan Urgensi Perlindungan Generasi dari Risiko Digital Oleh: Bimo Kustoro Perkembangan teknologi digital…
Pemerintah Kabupaten Pelalawan provinsi Riau mulai mendorong percepatan legalitas tanah ulayat. Kegiatan yang digelar oleh…
Tingkat Adiksi Digital Meningkat, PP TUNAS Jadi Solusi Pengendalian Jakarta, - Pemerintah menghadirkan langkah strategis…
Pemerintah Kampanyekan “Tunda Layar”, PP TUNAS Perkuat Etika Digital Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya…
Menjaga Harmoni Sosial melalui Peningkatan Kesejahteraan Buruh Oleh : Dewi Anjani Kesejahteraan buruh merupakan salah…