• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Sekapur Sirih dari Ketua Kadin Bali Bapak Ariandi, Soal Maju Pesatnya Perekonomian Bali

Sekapur Sirih dari Ketua Kadin Bali Bapak Ariandi, Soal Maju Pesatnya Perekonomian Bali

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 18 August 2024

Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan UMKM Bali Berjalan Lancar, Bali Incar Kestabilan Ekonomi Jangka Panjang

Tidak bisa dipungkiri, Bali merupakan tempat yang menjadi salah satu daya tarik tertinggi se-Indonesia jika berbicara masalah pariwisata dan perputaran ekonomi. Selama beberapa tahun belakangan ini, Bali telah menjadi tempat dengan stabilitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh aspek dan bagian masyarakat dilibatkan secara adil dalam proses perputaran ekonomi yang terjadi di Bali.

Ketua kadin Bali Ariandi mengatakan, bahwa UMKM salah satu tombak majunya perekonomian rakyat.

“Fakta memang mengatakan bahwa yang menjaga stabilitas ekonomi di Bali ini kebanyakan adalah UMKM-nya. Bisnis-bisnis FnB jadi salah satu bisnis yang paling stabil di Bali, salah satunya yang sedang tren adalah kopi dan cafe. Bali menyuguhkan hidangan kopi dari seluruh nusantara dengan hospitality café yang sangat-sangat baik menjadikan UMKM selalu berkembang setiap harinya. Kadin selalu mendukung usaha-usaha UMKM agar terus dapat bersinar dan go-internasional,” ujar Ariandi selaku Ketua Umum KADIN Bali ketika diwawancarai media di Kopi Mayong, Minggu (18/8).

Keberhasilan dan kestabilan UMKM ini memang tidak luput dari suksesnya sektor pariwisata di Bali. Jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang semakin hari semakin meningkat menjadikan UMKM sebagai ladang yang sangat menguntungkan baik bagi pemilik usaha maupun bagi perekonomian di Bali bahkan perekonomian Indonesia. Hal ini tentu harus disikapi baik oleh pemerintahan Indonesia agar dapat bekerjasama dengan pemerintahan Bali untuk mempertahankan kesuksesan ini bahkan meningkatkan apa yang sudah dilakukan selama ini.

”Dengan adanya kesuksesan ini, kita tentu harus mem-protect UMKM kita, usaha-usaha kita, tanah-tanah kita. Karena Bali ini sudah mulai merambah ke destinasi tempat tinggal dari yang tadinya hanya destinasi wisata. Jadi kita semua termasuk KADIN harus dapat menyikapi hal-hal tersebut dengan peraturan dan regulasi yang tepat dan ketat agar perekonomian di Bali ini berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Kami KADIN Bali berkomitmen penuh untuk menjaga dan menstabilkan ekonomi, keamanan, pariwisata dan yang lainnya,” tambahnya

Namun, perkembangan sektor pariwisata di Bali ini harus dapat diimbangi dan didukung penuh oleh pemerintah. Salah satu yang penting adalah Sumber Daya Alam yang mumpuni untuk terus melaksanakan ekonomi yang stabil. Selama ini, pemerintah telah berupaya yang terbaik dalam penyediaan Sumber Daya Alam untuk perekonomian sehari-hari di Bali.

“Selama ini Sumber Daya Alam yang di-supply untuk Bali sudah cukup. Hal ini berarti pemerintah juga akan melakukan yang terbaik dalam program-program lanjutan kedepannya terkait dengan Listrik, gas, dan lain-lain. Kebetulan KADIN juga merupakan mitra dari salah satu BUMN yakni Migas, tidak ada masalah. Jadi untuk kedepannya menurut saya masalah sumber daya alam ini akan terus berjalan dengan baik dan lancar,” ucap Dewa Anom, Wakil Ketua Umum Bidang BUMN KADIN Bali. (18/8).

Dengan meningkatnya bisnis UMKM di Bali dan juga didukung oleh penyediaan sumber daya alam yang baik dan teratur oleh pemerintah, menjadikan Bali kedepannya akan menjadi daerah dengan kestabilan ekonomi tinggi dalam jangka Panjang.

Hal senada juga disampaikan Dendi Satrio selaku owner Bikini Garage. Dirinya menyampaikan bahwa contoh UMKM Bali yang sudah dicintai wisatawan lokal maupun internasional adalah Kopi Mayong.

“Bisa kita lihat kopi mayong ini sudah sangat keren, lantaran penikmat kopinya hadir dari segala profesi. Ada pengusaha lawyer, dokter, politikus dan masih banyak lagi. Sehingga bagi wisatawan yang datang ke Bali wajib banget untuk mencicipi Kopi Mayong ini,” jelas Dendi Satrio.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.