Sebanyak 222 SPPG Selesai Dibangun Dukung Kehadiran MBG di Wilayah 3 T

Sebanyak 222 SPPG Selesai Dibangun Dukung Kehadiran MBG di Wilayah 3 T

*Jakarta* – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan sebanyak 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah selesai dibangun untuk mendukung kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat bertemu awak media di Jakarta.

 

Menurutnya, program MBG terus berjalan dan pemerintah percepat target Pembangunan SPPG, Khususnya di Wilayah 3T untuk Jangkau Seluruh Masyarakat.

 

Ia mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan beroperasi dalam rangka mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

 

Pada kesempatan yang sama, Dody menuturkan bahwa seluruh bangunan SPPG tersebut telah rampung dibangun dan saat ini tengah memasuki proses serah terima kepada BGN.

 

“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Namun, secara utuh sudah selesai semua”, ujarnya.

 

Lebih lanjut, Dody menyebut sebagian SPPG yang dibangun berada di wilayah 3T, termasuk di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Menteri PU juga menjelaskan fasilitas SPPG yang dibangun dilengkapi dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, tersedia ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya.

 

“Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses,” pungkas Dody.

 

Pembangunan SPPG di kawasan perbatasan tersebut, kata Dody, ditujukan untuk mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

 

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi (m2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m2 di Kabupaten Malaka.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025