Sandang Status Tuan Rumah HLF-MSP 2024 Perkuat Posisi Indonesia di Level Global

Sandang Status Tuan Rumah HLF-MSP 2024 Perkuat Posisi Indonesia di Level Global

Oleh : I Putu Bagus Putra

Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan menjadi tuan rumah High Level Forum Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) yang akan digelar di Bali pada 1-3 September 2024. Dalam forum ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change,” forum ini menawarkan berbagai peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung global.

Forum ini akan menjadi ajang penting yang mempertemukan lebih dari 1.000 peserta, termasuk sejumlah Kepala Negara/Pemerintahan, pejabat tinggi dari berbagai negara, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi. Kehadiran para pemimpin dunia ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu memfasilitasi dialog global di tengah tantangan yang semakin kompleks. HLF-MSP 2024 bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga momentum bagi Indonesia untuk mendorong dialog kebijakan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang penuh dengan tantangan, peran Indonesia sebagai tuan rumah HLF-MSP 2024 menjadi sangat relevan. Pencapaian target SDGs masih jauh dari harapan, dengan hanya 15% target yang berada di jalur yang tepat. Krisis global yang beragam seperti pandemi, ketimpangan sosial, ketegangan geopolitik, krisis lingkungan, dan disrupsi rantai pasok semakin menegaskan pentingnya reformasi dan penguatan tata kelola global. Dalam situasi ini, kolaborasi lintas sektor melalui kemitraan multi-pihak menjadi solusi krusial. Forum ini akan menjadi wadah untuk membahas dan merumuskan strategi dalam menghadapi berbagai polycrises yang muncul secara bersamaan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Prabandani, menegaskan bahwa forum ini penting bagi Indonesia dalam menjalin kolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya. HLF-MSP 2024 memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi jembatan antara negara-negara Selatan dan Utara, terutama dalam konteks berbagi pengetahuan dan praktik baik. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai aktor penting dalam tata kelola global yang inklusif dan berkelanjutan.

HLF-MSP 2024 juga akan berbarengan dengan pelaksanaan Indonesia Africa Forum (IAF) II, yang bertujuan untuk menjajaki kerja sama dan peluang ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Forum ini akan menarik perhatian internasional, terutama dari negara-negara Afrika yang melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang seperti ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, dan kesehatan. Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara Afrika, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia Pahala Mansury menyampaikan bahwa agenda HLF-MSP 2024 yang sangat padat mencerminkan betapa pentingnya forum ini. Mulai dari Joint Session yang akan dibuka oleh Presiden Indonesia, hingga berbagai sesi tematik yang mendalami setiap sub-tema, serta Side Event dan Bilateral Meeting, forum ini akan menjadi tempat yang ideal untuk bertukar ide dan pengalaman. Lebih dari itu, HLF-MSP 2024 juga akan menampilkan promosi budaya dan kuliner Indonesia, yang tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kekayaan budaya dan memperkuat diplomasi budaya di mata dunia.

Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pelaku pembangunan, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, sangat diharapkan dalam forum ini. Kementerian PPN/Bappenas telah mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini guna mencapai tujuan bersama dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Hasil utama dari forum ini diharapkan berupa “chair’s summary” yang merangkum ide dan rekomendasi dari diskusi, yang akan menjadi katalisator bagi upaya kolektif menuju transformasi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, HLF-MSP 2024 memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Dengan menjadi tuan rumah forum ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan kesiapan dalam memimpin dialog global, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Forum ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi motor penggerak dalam menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat global. HLF-MSP 2024 adalah panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini siap dan mampu menjadi pemimpin dalam menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Warmadewa

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025