Sambut KTT G20, Dirut PLN Pimpin Langsung Pengamanan Kelistrikan dari Posko Siaga Nusa Dua Bali

PT PLN (Persero) memastikan kesiapan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personel telah siap mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang bakal digelar pekan depan di Bali. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun memimpin langsung pengamanan kelistrikan KTT G20 dari Posko Siaga Nusa Dua, Bali.

Darmawan mengatakan, PLN telah melakukan persiapan menyeluruh untuk memastikan keandalan pasokan dari kapasitas pembangkit hingga transmisi listrik ke _venue_ acara KTT G20 pada 15-16 November 2022.

“Dalam hal ini kami melakukan persiapan secara menyeluruh. Kami sudah menghitung pasokannya _balance_, antara pasokan listrik dengan kebutuhan listriknya sangat terjaga,” kata Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, sistem keandalan pembangkit PLN untuk mendukung KTT G20 di Bali mencapai 1.422 megawatt (MW). Pasokan tersebut berasal dari pembangkit listrik di Bali sebesar 952 MW, transfer listrik dari pembangkit di Jawa melalui transmisi bawah laut atau Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) sebesar 370 MW dan relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Grati sebesar 100 MW.

Sementara, beban puncak pada saat acara G20 diperkirakan hanya sebesar 980 MW. Artinya, ada cadangan daya sebesar 442 MW.

“Beban puncak yang kita perkirakan 980 MW, hari ini hanya sekitar 880 MW. Jadi jauh di bawah estimasi yang kita perkirakan,” imbuhnya.

Untuk memperkuat keandalan, PLN menyiapkan peralatan pendukung seperti 102 unit _uninterruptible power supply_ (UPS), 36 unit gardu bergerak (UGB), 29 unit kabel bergerak dan 68 unit genset.

“Kami menyiapkan 4 lapis pasokan listrik. Pertama adalah UPS, kemudian ada 4 lapis penyulang dari 4 gardu induk berbeda yang kalau ada permasalahan langsung _cascading_ otomatis. Kemudian ditambah dengan genset. Jadi keandalannya sangat tinggi,” jelasnya.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di ajang internasional ini, PLN menerjunkan 1.079 petugas yang dibagi menjadi empat kelompok yakni pembangkitan, transmisi, distribusi, dan PT PLN ICON Plus.

“Petugas yang dikerahkan untuk mengamankan G20 berasal dari Bali maupun personel BKO dari unit induk distribusi dan unit-unit lain dari luar Bali,” tuturnya.

Petugas PLN tersebut tidak hanya disiagakan di _venue_ KTT G20 berlangsung, tetapi pada seluruh sendi kelistrikan yang menunjang pasokan listrik ke lokasi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, PLN pun telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah potensi risiko gangguan dan sabotase yang akan diawasi menggunakan sejumlah parameter keamanan.

“Untuk mendeteksi gangguan yang tidak terencana, PLN telah melakukan simulasi pengamanan listrik di lokasi-lokasi strategis,” ujar Darmawan.

Selain itu, Darmawan juga memastikan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah siap digunakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik selama gelaran KTT G20.

“PLN menyiapkan 66 SPKLU untuk melayani 636 mobil. Tersebar di beberapa lokasi antara lain di ITDC 1 dan 2, serta di Apurva Kempinski. Selain itu, terdapat 200 _home charging_ yang siap melayani kendaraan listrik,” terangnya.

Untuk memastikan kesesuaian inlet _(charging port)_ masing-masing kendaraan pada SPKLU, dengan _nozzle_ atau konektor, PLN bersama dengan mitra lainnya menyediakan beberapa jenis SPKLU _Ultra Fast Charging_ yang akan dilayani langsung oleh petugas PLN.

“Kami siagakan 150 personel 24 jam _standby_ di lokasi untuk membantu melakukan pengisian ulang daya baterai kendaraan listrik,” jelas Darmawan.

Ia juga mengatakan bahwa SPKLU ini sudah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile yang dapat memonitor seluruh kinerja dari masing-masing SPKLU.

Lebih lanjut, untuk menjamin keandalan listrik, PLN melakukan pemantauan dari hulu hingga ke hilir. PLN membuat sistem monitoring kelistrikan dari pembangkit, transmisi, lokasi acara hingga ke SPKLU.

Kemudian, untuk menjamin kelancaran acara, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga akan melakukan uji coba akhir SPKLU.

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025