Rektor UI : Penyesuaian Harga BBM dan BLT Demi Ketahanan Fiskal

Rektor UI : Penyesuaian Harga BBM dan BLT Demi Ketahanan Fiskal

Untuk bisa mencapai resiliensi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal negara, maka diperlukan penyesuaian harga BBM subsidi serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat.

Konsumsi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sangatlah banyak.

Kebutuhan tersebut terus melonjak setelah masyarakat memerlukan relaksasi mobilitas setelah terdampak pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Alhasil, kebutuhan kuota BBM yang sudah disiapkan oleh Pemerintah akhirnya masih kurang dan harus terus ditambah.

Mengenai hal itu, Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro menyatakan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi bahwa jika fenomena tersebut terus terjadi, maka akan menjadi berbahaya.

Maka dari itu menurutnya harus diperhatikan pula bagaimana ketahanan fiskal negara.
Lebih lanjut, Prof Ari menyampaikan pula bahwa harus ada penyesuaian harga BBM untuk bisa menyeimbangkan kapasitas produksi Indonesia di masa depan.

“Hal ini menjadi bahaya karena semua tersedot ke arah subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini menyebabkan harus ada kompromi antara subsidi dengan ketahanan fiskal. Tatanan fiskal perlu ditingkatkan untuk bisa menunjang kapasitas produksi di masa depan,” ucapnya.
Memang di satu sisi, rektor berusia 60 tahun itu mengaku bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi hal penting, akan tetapi ketahanan fiskal tak kalah pentingnya.

“Perekonomian harus ada geliatnya. BLT merupakan hal penting, tapi untuk UMKM hanya menyangga sebagian dari pendapatannya. Untuk itu, ketahanan fiskal sangat diperlukan,” tambahnya.
Baginya, jika penyesuaian harga BBM memang dilakukan oleh Pemerintah, maka untuk bisa menjaga tidak adanya penurunan konsumsi masyarakat secara drastis, BLT penting untuk disalurkan.

Sehingga Prof Ari berharap, jika ingin ada resiliensi pertumbuhan sekaligus ketahanan fiskal, maka penyesuaian harga BBM harus terjadi, namun masyarakat harus diberikan bantalan sosial.

“Jadi kombinasi ini diharapkan akan membuat pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan seandainya ada penyesuaian harga BBM, dan hal ini akan mempertahankan keseimbangan antara resiliensi pertumbuhan dan ketahanan fiskal,” terangnya.

Tanggungan APBN yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM kemudian mampu untuk dialihkan ke beberapa hal penting lain
.
“Nantinya sebagian APBN yang dapat dibebaskan karena penyesuaian harga BBM bisa digunakan untuk cadangan lain. Bisa untuk kesehatan, irigasi, infrastruktur jalan, dan lain-lain,” imbuh pria kelahiran tahun 1962 itu.