Rektor ITB Achmad Dahlan; Pamor Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Archipelagic and Island States (AIS)

Rektor ITB Achmad Dahlan; Pamor Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Archipelagic and Island States (AIS)

Archipelagic and Island States merupakan sebuah organisasi yang membawahi segala negara kepulauan yang ada di dunia. Archipelagic and Island States atau yang biasa disingkat AIS ini mewadahi kepentingan-kepentingan seperti Kerjasama ekonomi, iklim di negara kepulauan, dan penanganan permasalahan global lainnya. AIS memiliki sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) dimana KTT tersebut nantinya akan dihadiri oleh kepala negara dari negara-negara anggota AIS itu sendiri. Sampai saat ini, Archipelagic and Island States (AIS) tercatat memiliki anggota sebanyak 51 negara.

AIS sampai saat ini berhasil merangkul semua negara kepulauan baik negara yang masih berkembang maupun negara maju sekalipun. Dengan adanya hal ini, Indonesia tentunya dapat mengambil kesempatan dan keuntungan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya dilalui atau terjadi kepada negara-negara dengan kondisi geografis yang sama, yakni negara kepulauan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki pulau tercatat sebanyak 17.508 pulau diberikan sebuah kesempatan yang sangat menguntungkan bagi kemajuan bangsa Indonesia yakni menjadi tuan rumah KTT AIS tahun 2023. KTT AIS akan menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan keistimewaan dan keindahan bangsa Indonesia.

“Sebenarnya hal ini merupakan hal rutin dan koordinatif bagi negara-negara anggota AIS. Kalau tidak ada hambatan apapun, KTT akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-11 Oktober. AIS merupakan sebuah forum yang mewadahi Kerjasama antara negara kepulauan yang tersebar di seluruh dunia. AIS Forum hadir sebagai wadah untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan global, terutama di bidang kemaritiman dan kelautan, dan juga memecahkan permasalahan perubahan iklim kelautan.” Ujar Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM. selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan seperti diwawancara pada Kamis (05/10/2023).

Kesempatan sebagai tuan rumah KTT AIS ini selain sebagai ajang memperkenalkan keindahan dan keistimewaan Indonesia, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebagai media bagi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan ilmu berguna yang berasal dari negara-negara kepulauan lain yang dapat diimplementasikan kepada kondisi kemaritiman Indonesia agar dapat menjadi lebih maju.

Karena KTT AIS ini merupakan event yang penting bagi keberlangsungan maritim di Indonesia, langkah-langkah yang diambil pun harus hati-hati. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah strategis sehingga KTT AIS dapat berjalan secara maksimal.

“Bagi Indonesia, KTT AIS menjadi ajang untuk mengartikulasikan kepentingan. Indonesia memiliki kekuatan yang ‘tidak terbatas’ di bidang maritim. Berdasarkan data dari ood and Agriculture Organization 2019, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak . Dari angka ini hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan.’ Jelasnya

Indonesia juga harus mencontoh beberapa negara kepulauan yang maju, yakni Indonesia harus mencontoh bagaimana cara mereka mengelola bidang maritimnya. Lalu, cara mereka dapat diimplementasikan berdasarkan keadaan maritim Indonesia saat ini.\

Yang kita semua harapkan adalah Indonesia dapat maju dan memberdayakan semua potensi sumber daya alamnya dan dipergunakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan semoga dengan adanya KTT AIS ini, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Kita berharap agar kelautan Indonesia kedepan menjadi arus utama pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks inilah interaksi antara Negara yang memiliki kepentingan yang sama harus didialogkan dalam KTT AIS.” Tutup Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025