Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 29,9 Persen dari Total Anggaran Rp 699,43 Triliun

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai 29,9 persen dari pagu anggaran. Dengan pagu senilai Rp 699,43 triliun, realisasi anggaran berkisar di angka Rp 209,96 triliun. “Pelaksanaan dari program PEN sudah mencapai 29,9 persen dari pagu atau naik 86,7 triliun dari kuartal pertama yang mencapai 123,26 triliun,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Airlangga merinci, dana tersebut direalisasikan di sejumlah sektor. Pada sektor kesehatan misalnya, realisasinya sudah mencapai 18,8 persen. Kemudian, realisasi di sektor perlindungan sosial mencapai 39,2 persen, realisasi program prioritas 28 persen, serta dukungan korporasi 21 persen. “Dan insentif untuk usaha sudah 79,9 persen,” ujarnya.

Optimisme itu didasarkan pada sejumlah data, seperti angka purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia yang sudah mencapai 55,30 persen. Kemudian, penjualan mobil naik 228 persen secara year on year, sedangkan penjualan motor meningkat 227 persen. Penjualan ritel juga tercatat naik hingga 9,8 persen secara year on year. Lalu, indeks keyakinan konsumen berada di atas 100 persen, dan pertumbuhan belanja nasional per akhir April 2021 naik hingga 60,43 persen. “Pemerintah meyakini bahwa di kuartal kedua ini kita mampu pada range 7-8 persen,” kata Airlangga.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025