Rajut Persatuan Pasca Pemilu, Semua Pihak Perlu Kawal Demokrasi

Rajut Persatuan Pasca Pemilu, Semua Pihak Perlu Kawal Demokrasi

Oleh : Galang Faizan Akbar

Pasca pemilu, tantangan terbesar yang dihadapi sebuah negara adalah mempertahankan persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Meskipun demokrasi memberikan wadah bagi ekspresi beragam pendapat, menjaga keutuhan sebuah bangsa memerlukan komitmen dari semua pihak untuk merajut persatuan.

Di tengah dinamika politik pasca pemilu, penting bagi semua pihak, terutama pemimpin politik dan masyarakat sipil, untuk mengutamakan semangat demokrasi, menghormati hasil pemilu, serta berupaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dalam konteks ini, peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para aparatur sipil negara (ASN), menjadi sangat krusial. Dalam sebuah forum webinar dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu”, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pesan yang menggugah seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mengawal demokrasi.
Suhajar menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan imparsialitas ASN sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.
Keberhasilan demokrasi tidak hanya tergantung pada proses pemilihan umum itu sendiri, tetapi juga pada kualitas dan integritas pelaksanaannya. Netralitas dan imparsialitas ASN menjadi pondasi yang harus dijaga dengan ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi.
Selain itu, Suhajar juga mengingatkan akan tujuan utama bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pentingnya pemilihan umum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat disangkal. Pemilu merupakan momen penting di mana rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan pemimpin negara. Oleh karena itu, proses pemilu harus dijalankan secara transparan, adil, dan berkualitas.
Dalam konteks pemilihan umum, peran partai politik (parpol) menjadi sangat krusial. Parpol bukan hanya sebagai alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Oleh karena itu, keberadaan parpol yang kuat dan bertanggung jawab sangatlah penting. Parpol harus mampu mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik dan memberikan wadah yang baik bagi partisipasi politik masyarakat.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan proses pemilu itu sendiri, tetapi juga dengan peran generasi milenial dalam politik dan pemerintahan. Suhajar mendorong agar generasi milenial dapat memimpin dengan cara-cara yang inovatif, sesuai dengan semangat zaman.
Dalam era digital ini, masyarakat menginginkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan memberikan solusi-solusi baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Selain itu, perubahan struktural dalam birokrasi juga menjadi perhatian serius. Dengan perubahan jabatan yang beralih menjadi lebih fungsional, adaptasi serta peningkatan keterampilan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.
ASN harus siap untuk berperan lebih aktif dalam mendukung perubahan-perubahan tersebut demi terciptanya birokrasi yang lebih responsif dan efektif.
Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mengambil langkah proaktif dalam mengawal demokrasi pasca-pemilu. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu, DPD berkomitmen untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas temuan-temuan yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kisruh data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilu dan dugaan tindak pidana yang melibatkan penyelenggara pemilu.
Upaya ini merupakan langkah konkrit dari lembaga perwakilan rakyat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya Pansus ini, diharapkan dugaan pelanggaran pemilu dapat ditelusuri dengan lebih komprehensif, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Mengawal demokrasi bukanlah sekadar tugas pemerintah atau sekelompok elit politik, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tantangan dan tugas untuk menjaga persatuan serta memperkuat fondasi demokrasi semakin mendesak.
Melalui langkah-langkah konkret yang diambil oleh para pemimpin, aparat sipil negara, dan lembaga perwakilan rakyat, kita menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan proses demokrasi berjalan dengan baik.
Di atas segala kepentingan politik dan perbedaan pandangan, kesatuan dalam menjaga demokrasi haruslah menjadi prioritas utama. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam memperkuat demokrasi membawa dampak besar bagi masa depan bangsa ini.
Mari kita bersatu dan bertindak secara bersama-sama, dengan semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab yang tinggi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berdaulat.
Saat kita merajut persatuan pasca-pemilu, mari kita juga mengingat bahwa keberagaman adalah kekayaan kita sebagai bangsa. Dalam keberagaman tersebut, kita menemukan kekuatan untuk bersatu dan menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak.
Dengan mengawal demokrasi, kita tidak hanya mengamankan masa depan negara ini, tetapi juga mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Bersama-sama, mari kita jadikan Indonesia sebagai teladan demokrasi yang kokoh dan inklusif bagi dunia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute