Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, memberikan catatan kritis sekaligus peringatan keras kepada pemerintah terkait rencana relokasi parsial dua raksasa manufaktur komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam.
Berdasarkan kalkulasi dampak, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat langkah tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar 7.000 tenaga kerja domestik. Gejala ini dinilai akan memperpanjang angka pengangguran, terlebih di tengah isu tersendatnya pasokan gas energi yang juga sedang menghantam industri dalam negeri lainnya.
“Fenomena ini harus dibaca sebagai alarm deindustrialisasi dini yang memerlukan intervensi kebijakan non-konvensional,” tegas Pulung.
Pulung menegaskan bahwa eksodusnya modal asing (capital outflow) dari sektor manufaktur padat karya tidak boleh disederhanakan sebagai dinamika pasar biasa atau kalkulasi untung-rugi korporasi semata.
“Persoalan ini jangan hanya dilihat sebagai fenomena bisnis biasa, di mana investor secara alamiah memilih negara yang lebih menguntungkan mereka. Ini adalah indikator evaluasi makro yang fundamental: Mengapa daya tarik komparatif ekosistem industri kita mulai kalah bersaing dari negara tetangga?” ujarnya.
Menurut Pulung, keputusan investasi—khususnya pada sektor manufaktur jangka panjang—sangat bergantung pada prediktivitas dan konsistensi regulasi negara tuan rumah (host country). Persoalannya, saat ini dunia usaha domestik dihadapkan pada fluktuasi kebijakan ekonomi yang memicu ketidakpastian tinggi.
“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang stabil. Jika regulasi ekonomi dan industri kita kerap berubah-ubah sehingga menciptakan asimetri informasi serta ketidakpastian hukum, maka konsekuensi logisnya adalah investor akan mencari yurisdiksi lain yang lebih stabil,” ungkap Pulung.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih peka dan responsif dalam merancang kebijakan yang menjamin keberlangsungan iklim usaha, khususnya pada sektor-sektor penyerap tenaga kerja massal.
Di sisi lain, Pulung juga memperingatkan para pelaku industri untuk tetap menempatkan kesejahteraan karyawan di dalam sentrum kebijakan korporasi. Perusahaan wajib berkomitmen pada aspek sosial ketenagakerjaan dan tidak melepaskan tanggung jawab pasca-keputusan relokasi.
“Jangan sampai tenaga kerja kita diperlakukan dengan prinsip ‘habis manis sepah dibuang’. Perusahaan yang merelokasi usahanya wajib menjalankan proses transisi yang bertanggung jawab, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pekerja,” cetusnya.
Menghadapi atmosfir geoekonomi global yang serba tidak pasti, kementerian teknis dituntut untuk menanggalkan pendekatan kerja yang bersifat standar dan administratif. Dalam kondisi volatilitas saat ini, dibutuhkan langkah lebih progresif untuk memitigasi persoalan ketenagakerjaan.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh lagi bekerja dengan cara-cara standar. Dalam situasi kritis seperti ini, Kemnaker dituntut bekerja ekstra keras, progresif, dan antisipatif melalui fungsi early warning system mitigasi PHK” tegasnya.
Lebih lanjut, Pulung menggarisbawahi bahwa kerapatan ekosistem industri nasional saat ini sedang diuji di berbagai lini. Ia menyoroti keluhan kalangan industri keramik yang mengalami kesulitan pasokan gas, padahal gas adalah faktor energi vital dalam proses produksi.
“Semoga problem pasokan energi ini tidak mewakili wajah riil dunia industri kita secara keseluruhan,” pungkas Pulung.
