Program Sertifikasi UMKM Dorong Naiknya Kelas Usaha, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Program Sertifikasi UMKM Dorong Naiknya Kelas Usaha, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Moudy Alfiani

Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terus menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu instrumen kunci yang terbukti efektif adalah program sertifikasi usaha. Sepanjang 2025, ribuan pelaku UMKM di berbagai daerah telah memperoleh beragam sertifikasi, mulai dari legalitas usaha hingga sertifikasi halal. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

 

Data menunjukkan, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 5.888 sertifikasi difasilitasi bagi UMKM mitra binaan PT Pertamina (Persero). Sertifikasi tersebut mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, sertifikasi halal baik melalui skema self declare maupun BPJPH, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP, hingga pendirian PT Perseorangan. Ragam sertifikasi ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam membangun UMKM agar memiliki fondasi usaha yang kuat dan berkelanjutan.

 

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa sertifikasi merupakan langkah strategis agar UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Menurutnya, legalitas dan sertifikasi bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan pintu masuk bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan kredibilitas usaha, serta menembus pasar yang lebih luas. Dengan sertifikasi yang lengkap, UMKM memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan mitra bisnis, lembaga keuangan, maupun konsumen.

 

Lebih jauh, Baron menekankan bahwa pembinaan UMKM tidak berhenti pada pengurusan sertifikasi. Pendampingan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, kesiapan ekspor, hingga peningkatan kesadaran sebagai wajib pajak. Pendekatan holistik ini penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar naik kelas dan mampu menjangkau pasar nasional hingga global. Penguatan UMKM juga menjadi bagian dari komitmen sosial dan ekonomi BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, khususnya di wilayah sekitar operasi perusahaan.

 

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM, terutama di tengah berkembangnya ekosistem ekonomi halal. Ketua Muslim Friendly Forum (MFF), Zulkarnain Rahmat Sumakno, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi juga standar kualitas yang menjamin keamanan, higienitas, dan kepercayaan konsumen. Hal ini semakin relevan mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar halal terbesar di dunia.

 

Namun, tantangan masih cukup besar. Dari sekitar 66 juta UMKM nasional, produk yang telah tersertifikasi halal baru berkisar 20 persen. Artinya, ruang pertumbuhan masih sangat luas. Di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, potensi ini semakin besar seiring berkembangnya kota tersebut sebagai simpul ekonomi halal di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah pun telah membuka kuota 1,35 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM pada 2026, sebagai langkah konkret mempercepat peningkatan daya saing usaha kecil.

 

Melalui Gerakan Makassar Muslim Friendly Market 2026, MFF mendorong sinergi pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk memperkuat ekosistem ekonomi halal yang inklusif. Program ini dirancang agar dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha tanpa memandang latar belakang etnis maupun agama. Tokoh masyarakat Tionghoa Makassar, Yonggris Lao, menyambut baik inisiatif ini dan menilai sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memperkuat harmoni sosial dan iklim bisnis.

 

Ketua Forum Pentahelix Pariwisata Indonesia, HM Azhar Gazali, juga mengapresiasi pendekatan kolaboratif tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan dan standar layanan industri pariwisata. Keterlibatan pelaku usaha lintas etnis dalam sertifikasi halal dinilai tidak hanya membangun pasar, tetapi juga menjembatani kohesi sosial. Langkah ini menjadikan Makassar berpotensi sebagai role model nasional dalam pengembangan wisata ramah muslim yang inklusif.

 

Di sisi lain, tantangan dan peluang UMKM tidak hanya berhenti pada pasar domestik. Profesional telekomunikasi, Dr. Joko Rurianto, menekankan bahwa di era digital, batas geografis bukan lagi penghalang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional. Platform e-commerce lintas negara seperti Amazon, Alibaba, dan TikTok Shop membuka peluang besar bagi produk UMKM Indonesia untuk menjangkau konsumen global. Namun, sertifikasi tetap menjadi prasyarat penting agar produk diterima dan dipercaya di pasar internasional.

 

Ekspansi ke pasar global menawarkan peluang peningkatan penjualan sekaligus diversifikasi risiko. Produk lokal Indonesia, mulai dari kerajinan, fesyen, hingga makanan khas, memiliki nilai budaya yang tinggi dan diminati konsumen global. Sertifikasi produk, baik halal maupun standar internasional seperti FDA atau CE, justru menjadi nilai tambah karena meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

 

Meski demikian, UMKM masih menghadapi tantangan seperti logistik, pembayaran internasional, regulasi, dan literasi digital. Tantangan ini dapat diatasi melalui pemanfaatan layanan fulfillment global, integrasi pembayaran internasional, pendampingan regulasi ekspor, serta pelatihan digital.

 

Dengan demikian, program sertifikasi UMKM tidak dapat dipandang sebagai agenda parsial, melainkan bagian integral dari strategi nasional mendorong pertumbuhan ekonomi. Sertifikasi membangun kepercayaan, digitalisasi membuka pasar, dan kolaborasi lintas sektor memperkuat ekosistem. Jika dijalankan secara konsisten dan inklusif, program sertifikasi UMKM akan menjadi katalis utama naiknya kelas usaha, sekaligus fondasi bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi berbasis UMKM yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

 

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025