Program Sekolah Rakyat Berikan Akses Pendidikan Inklusif bagi Masyarakat
Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal dalam pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tersentuh oleh sistem pendidikan formal. Ia menyatakan, program ini menjadi langkah konkret pemerintahan saat ini dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.
“Program Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat ini ingin menjangkau yang belum terjangkau. Banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dalam proses pembangunan, termasuk di bidang pendidikan,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka. Program ini dirancang berdasarkan Data Tunggal Ekonomi Nasional untuk memastikan hanya masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan manfaatnya. Pendekatan berbasis data ini diyakini lebih tepat sasaran dalam upaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan.
Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai kepala daerah. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai keberadaan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar dalam perjuangan menghadirkan pendidikan bagi semua kalangan. Ia menyebut bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat ini adalah langkah besar menjawab tantangan akses pendidikan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang selama ini belum terjangkau,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak menjadi hak istimewa bagi yang mampu saja, melainkan menjadi jembatan keadilan sosial yang bisa diakses setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, turut menyatakan apresiasinya terhadap kehadiran program ini. Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus mencegah meningkatnya angka anak putus sekolah.
“Harapannya kalau Sekolah Rakyat dibangun, benar-benar bisa memberikan peluang kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat dan tidak ada yang putus sekolah lagi,” ungkapnya.
Dengan konsep pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Program ini juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkeadilan.
[edRW]
