Program MBG Gerakkan Perekonomian Daerah
Oleh: Rani Setiawan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal tahun 2025 semakin menunjukkan dampak positif bagi perekonomian di tingkat desa dan kecamatan. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah mempengaruhi aliran uang di tingkat paling dasar, memberikan kesempatan bagi ekonomi lokal untuk berkembang. Ketika banyak pihak menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis desa, program ini menjadi langkah nyata yang diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian yang lebih merata di seluruh daerah.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi, mengatakan optimisme terkait potensi besar yang dimiliki oleh MBG dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih terpencil. Ia menilai bahwa dengan beredarnya dana di tingkat desa dan kecamatan, roda perekonomian akan bergerak lebih dinamis. Uang yang mengalir di tingkat lokal tersebut diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.
Doktor ilmu ekonomi ini juga menyebutkan bahwa perputaran uang di desa dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti membeli bahan baku untuk usaha kecil atau memperbaiki fasilitas usaha mereka. Hal ini tentu saja akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang selama ini lebih terbatas oleh akses ekonomi. Diharapkan, dengan program MBG, potensi yang ada di desa-desa akan lebih optimal, dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di akar rumput.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 yang berfokus pada pembangunan dari desa. Menurutnya, untuk mendukung keberhasilan MBG, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama stakeholder yang ada di tingkat nasional dan daerah. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang harus diberdayakan, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait sangat diperlukan.
Yandri juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang telah disediakan oleh pemerintah, yang mencapai Rp71 triliun. Penggunaan dana yang tepat sasaran akan mendukung implementasi MBG di lebih banyak desa, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, Kemendes PDT juga mengajak kementerian terkait untuk memastikan agar dana tersebut bisa digunakan dengan efisien dan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terisolasi.
Program ini juga mendapatkan sambutan positif dari sektor kesehatan, seperti yang terlihat dalam kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mendukung penuh gerakan menuju Zero Stunting yang sejalan dengan tujuan program MBG untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Fadjry, pengembangan model pengukuran stunting yang berbasis data dan ilmiah akan sangat membantu dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut, yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dalam hal ini, program MBG yang memberikan makan bergizi kepada masyarakat diharapkan dapat berkontribusi mengurangi angka stunting, dengan menyediakan makanan yang bergizi dan terjangkau untuk keluarga-keluarga di daerah. Pendekatan berbasis data dan budaya yang ditawarkan oleh Unhas dalam program ini memberikan dasar yang kuat untuk mengukur keberhasilan program dalam jangka panjang.
MBG menggambarkan kesepahaman yang kuat mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dari perspektif Sutan Adil Hendra, jelas terlihat bahwa ia melihat potensi besar dalam program MBG sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan program ini tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dalam kualitas hidup masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Pernyataan Yandri Susanto juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dana desa yang cermat untuk memastikan bahwa setiap desa dapat merasakan manfaat dari program MBG. Dalam pandangannya, kemitraan antara berbagai pihak adalah kunci agar dana desa yang tersedia tidak hanya sampai pada angka tetapi juga dapat diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran, seperti MBG. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana stakeholder di tingkat pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan distribusi yang merata.
Sementara itu, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas yang disampaikan oleh Fadjry Djufry memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak program MBG tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada masalah sosial yang lebih besar seperti stunting. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa program MBG lebih dari sekadar memberikan makan bergizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi bagi masalah kesehatan yang sudah menjadi perhatian besar di banyak daerah.
Dengan kesatuan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, jelas bahwa program MBG berpotensi menjadi salah satu program unggulan yang mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, mengurangi angka stunting, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Program ini merupakan contoh nyata dari bagaimana kebijakan yang tepat sasaran, didukung oleh kolaborasi antar sektor, dapat mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara
