Program MBG Bangun Generasi Emas Melalui Peningkatan Gizi Anak

Program MBG Bangun Generasi Emas Melalui Peningkatan Gizi Anak

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi nasional dalam membangun generasi emas Indonesia 2045. Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini telah mulai diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Di tingkat nasional, program MBG menunjukkan perkembangan positif. Data per 16 Juni 2025 mencatat telah berdiri 1.787 unit SPPG yang melayani lebih dari 6,2 juta jiwa. Salah satu daerah yang sudah mulai menjalankan program ini secara aktif adalah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pati, tujuh dapur MBG telah berdiri dan mulai beroperasi.

 

“Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pati, sudah menunjukkan perkembangan positif. Saat ini sudah berdiri tujuh Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang mulai beroperasi,” katanya.

 

Dinas Kesehatan setempat juga telah melaksanakan pelatihan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk salah satu SPPG, dan enam lainnya dijadwalkan segera mengikuti pelatihan serupa. Pelatihan ini ditujukan untuk memastikan bahwa makanan bergizi yang diproduksi aman dan memenuhi standar sanitasi.

 

Edy menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

 

“Program MBG merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses makanan bergizi,” tambahnya.

 

Selain itu, untuk mempercepat pemahaman dan penerapan program MBG di daerah, juga dilakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Seperti yang digelar di Desa Tanjung Rambutan, Kabupaten Kampar, Riau. Bertempat di Aula Kantor Desa, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin dan Staf Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri.

 

Dalam paparannya, Sahidin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program MBG di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif BGN.

 

“Sasaran utama program ini adalah siswa sekolah serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita,” ujarnya.

 

Sementara itu, Staf BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang optimal memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kecerdasan generasi muda.

 

“Masyarakat yang terpenuhi gizinya akan berdampak langsung pada penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum,” ungkapnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025