Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hingga awal Juli 2025, program ini telah menjangkau hampir 7 juta penerima manfaat, melibatkan hampir 2.200 dapur layanan (SPPG), serta menggandeng lebih dari 10.000 pelaku usaha lokal, seperti UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BGN di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta sehingga total yang akan kami layani itu sudah hampir 7 juta penerima manfaat,” kata Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan.
Redy merinci, hingga saat ini sebanyak 1.873 unit SPPG telah beroperasi, dan dalam waktu dekat akan bertambah 473 unit baru. Dengan demikian, total dapur layanan MBG akan mencapai hampir 2.200 unit, melampaui target BGN pada Juli yang semula dipatok sebanyak 1.994 unit.
“Artinya, BGN akan menyerap tenaga kerja hampir sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi,” jelas Redy.
Ia menambahkan, BGN juga sedang mempercepat proses verifikasi terhadap sekitar 4.000 calon mitra SPPG untuk mengejar target nasional di bulan Agustus, yakni 8.000 SPPG dengan cakupan 24 juta penerima manfaat.
Dari sisi pendanaan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa realisasi anggaran MBG hingga saat ini mencapai Rp5 triliun dari total pagu yang telah direvisi menjadi Rp121 triliun, setelah sebelumnya direncanakan sebesar Rp171 triliun.
“Setelah ini kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp121 triliun,” ujarnya.
Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, penyesuaian anggaran ini mempertimbangkan kecepatan pelaksanaan dan target yang diperkirakan akan tercapai sebelum Desember 2025.
“Saya melihat Rp82,9 triliun akan tercapai di November. Jadi penambahan cukup Rp50 triliun,” kata Dadan.
Dengan melibatkan UMKM dan koperasi lokal sebagai penyedia bahan baku, program MBG menciptakan efek berganda _(multiplier effect)_ di sektor produksi, distribusi, dan ketenagakerjaan.
BGN juga memastikan bahwa calon penerima manfaat dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar telah teridentifikasi dan akan mulai menerima bantuan pada Agustus mendatang. Maka dari itu, program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
